Menatap Pemilu 2024, Bawaslu Mubar Gelar Rakor Pengawasan Pemilu Berkelanjutan

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, LAWORO – Dalam menatap Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan tahapan Pemilu berkelanjutan bertempat di Aula Kantor Bupati Mubar, Jumat, (28/2/2020).

Diketahui dalam kegiatan Rakor tersebut yang menjadi peserta kegiatan ini adalah Insan Pers, Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mubar, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mubar.

Dalam keterangannya Ketua Bawaslu Mubar, Ishak mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kinerja Bawaslu dalam menjawab pertanyaan publik mengenai perbedaan fersi, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mubar akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Namun sebelum ada refisi UUD atau regulasi yang ada maka Pilkada Mubar tetap dilaksanakan tahun 2024. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

“Insan pers ini sebagai mitra kerja Bawaslu. Jadi insan pers itu posisi strategis dalam mensosialisasikan kinerja kami penyelenggara,” terang Ishak.

Ishak menambahkan yang menjadi tolok ukur dalam sebuah Pemilu adalah data daftar pemilih. “Jika kualitas daftar pemilih baik maka insya Allah hasilnya juga akan baik,” tambahnya.

Senada dengan Koordnator Divisi (Kordiv) Data dan Informasi KPU Mubar, Alirun. Ia mengatakan insan Perslah merupakan mitra penyelenggara Pemilu yang strategis. “Dimana ia menyebar luaskan kinerja penyelenggara, disitulah fungsi pers,” ungkap Alirun

Masih kata Alirun ada tiga indikator dalam meningkatkan kualitas sebuah demokrasi kita.

“Menciptakan sistem demokrasi yang baik, tingginya partisipasi pemilih, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” kata Alirun.

Sementara itu, Disdukcapil Mubar melalui Sekretarisnya, Bahar Usgan mengatakan untuk data daftar pemilih terletak pada kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukannya. Dengan kesadaran itu maka akan meningkatkan partisipasi dalam momen pemilihan baik Pilkada Pilgub, maupun Pilcaleg

“Masyarakat pada umumnya tidak terlalu pusing dengan administrasi kependudukan. Jadi kesadaran masyarakat juga perlu untuk itu,” jelasnya.

Berharap agar masyarakat untuk selalu memperbarui kartu keluarganya dalam enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penduduk yang ada dalam keluarga itu ada yang berubah status.

“Kesadaran masyrakat dalam kepengurusan kependudukan perlu ditingkatkan dengan meminta insan pers untuk mensosialisasikan lewat Media Sosial (Medsos),” pintanya.

Laporan: Hirzan/Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *