SK Gubernur Guru Honorer Lingkup Sultra Divalidasi

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI, – Sebanyak 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) tenaga guru honorer lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra tahun 2019 lalu, saat ini sedang divalidasi. Data guru tersebut berasal dari satuan pendidikan SMA/SMK yang tersebar di 17 Kabupaten dan kota se- Sultra.

Kepada Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikbub Sultra, LM Shalihin mengatakan, tidak ada perubahan jumlah dalam SK gubernur bagi guru honorer. Pihaknya hanya mengevaluasi tenaga honorer yang sebelumnya mengantongi SK namun tidak aktif lagi, pindah sekolah atau telah lolos dalam seleksi CPNS. Meski jumlahnya tidak berubah namun  tenaga honorer yang sebelumnya menerima SK Gubernur bisa saja  tidak lagi mendapatkan SK jika sekolah tidak mengusulkan, maka dapat diganti oleh  honorer dari sekolah lain.

“Saat ini kami masih memvalidasi SK gubernur tahun 2020 bagi honorer. Jumlahnya tetap hanya kita cek guru yang telah pindah, tidak aktif atau sudah jadi PNS,” ungkapnya.

Terkait kapan waktu penerbitan SK Gubernur untuk para tenaga honorer itu, Shalihin menegaskan hal tersebut bergantung pada rampungnya validasi data guru honorer. Ia berharap data para guru yang sedang divalidasi akhir minggu ini tuntas lalu dirapikan untuk diusulkan.

“Akhir minggu ini akan selesai validasinya, lalu kita rapikan. Kalau penerbitan SK belum bisa kita lakukan jika datanya belum tuntas,” terangnya

Jumlah jam mengajar bagi tenaga honorer untuk mendapatkan SK gubernur itu lanjut Shalihin disesuaikan dengan kebutuhan jam mengajar. Jawaban itu dilontarkan Shalihin saat ditanyai tentang keharusan mengajar 24 jam dalam seminggu bagi para guru honorer untuk mengantongi SK gubernur.

“Disesuaikan dengan kebutuhan sekolahlah. Kalau misalnya di sekolah ada lima rombongan belajar (rombel) terus gurunya hanya itu kan kasihan. Memang ada aturan 24 jam, tapi ada aturan baru mereka disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah,” jelasnya.

Begitupula dengan  insentif honorer pemegang SK gubernur. Jumlahnya masih tetap sama yakni Rp400 (empat ratus) ribu sebulan. Jumlah tersebut lanjutnya bisa naik ditahun-tahun mendatang. Hal ini sangat diinginkan Gubernur Sultra, Ali Mazi. Hanya saja saat ini masih terkendala anggaran.

“Mungkin ditahun depan (2021) itu bisa dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kwalitas guru honorer kita,” imbuhnya

Peran guru honorer di lingkup Pemprov Sultra sangat dibutuhkan. Apalagi dalam penerimaan CPNS tidak ada jatah tenaga guru bagi Pemprov Sultra yang kini membawahi SMA/SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB).  Namun sambutan guru honorer dengan adanya SK tersebut sangat positif. Apalagi lanjut Shalihin,  salah satu syarat bagi guru yang bisa mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah mereka yang memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga  Kependidikan, (NUPTK).

“Untuk bisa mendapat NUPTK bagi guru honorer adalah SK gubernur. Selain itu, mereka sebagai tenaga guru non PNS yang punya NUPTK bisa mendapatkan sertifikat langsung menerima tunjangannya dari pusat melalui rekening dengan SK gub itu bisa dapat sertifikat dan pembayaranya langsung di rekening mereka,” tandasnya.

Laporan: Naja/Fiat
Editor: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *