Tak Dibahas di DPRD, Utang Pemkot Pangkas APBD 2020

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kendari mengaku geram dengan pemangkasan anggaran di APBD tahun 2020. Pemangkasan tersebut akibat utang dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kendari. Padahal dalam paripurna yang disahkan oleh DPRD Kota Kendari dalam APBD tahun 2020, utang sebesar Rp.200 Miliar itu tidak pernah dibahas.

Ketua DPRD kota Kendari, Subhan, ST, yang dikonfirmasi diruang kerjanya baru baru ini tidak memberikan banyak komentar. Politisi asal PKS itu justru mengatakan membahas hal itu butuh waktu yang panjang.

“Nantimi kita bicara itu, kalau kita mau bahas itiu sangat panjang,” ungkapnya seraya berdiri menuju tamu yang menunggu diruang tunggu.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, yang juga anggota Badan Aggaran (Banggar), DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik S.Sos, M.Hum yang dikonfirmasi diruang kerjanya sebaliknya blak-blakan mengomentari persoalan kejanggalan utang Pemkot sebesar Rp200 miliar tersebut. Utang tersebut ungkapnya tidak pernah dibahas di DPRD namun muncul di Perwali dan memangkas anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2020.

Rajab mengaku menyayangkan Perwali tersebut. Pasalnya, imbas dari munculnya utang Pemkot yang tidak pernah dibahas DPRD tersebut adalah terpangkasnya sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di DPRD Kota Kendari. Anggaran di Lembaga tersebut bahkan harus terpangkas sebesar Rp 1,3 miliar. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari juga terpangkas dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 45 miliar menjadi Rp 43 Miliar.

Rajab menuturkan, awalnya, utang tersebut tidak masuk dalam paripurna APBD tahun 2020 yang . Dalam perjalanannya lalu munculah Perwali yang diusulkan oleh Sekertaris Kota (Sekot) dan ditandatangani oleh Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, Utang sebesar Rp200 miliar itu masuk dalam penjabaran Perwali.

Dalam Perwali yang diusulkan tersebut ada perubahan anggaran.

“Jadi ada pergeseran maksud saya. Misalnya, APBD yang kita sudah tetapkan, itu dikurangi dengan alasan untuk membayar utang. Sementara item pembayaran utang tersebut tidak dibahas dalam APBD tahun 2020,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini lalu mempertanyakan munculnya Perwali tersebut. Menurutnya, keputusan DPRD Kota Kendari adalah keputusan paripurna yang kolektif dan kolegial jadi bukan keputusan orang per orang.

“Ketika kita melihat lampiran yang diajukan Pemkot, disitu banyak perubahan item kegiatan. Termasuk di DPRD dari yang ditetapkan dipotong Rp1,3 Miliar,” jelasnya.

Menurut Pemkot ungkapnya, Perwali diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 31.

“Hak kami setelah menetapkan Perda APBD, itu tidak bisa dirubah lagi. Perwali seharusnya hanya menjabarkan saja,” tegasnya.

Terkait hak Pemkot, dalam bentuk penjabaran Perwali itu merupakan hak mereka. Rajab mencontohkan anggaran Rp1 miliar untuk dilakukan pembangunan merupakan hak walikota. Namun ungkap Rajab terkait item yang telah dibahas melalui Banggar yang didalamnya ada nominalnya namun diubah itu sudah merupakan temuan.

“Jadi kalau Walkot yang rubah, ya mereka yang harus bertanggung jawab jika ada masalah hukum dikemudian hari jangan melibatkan DPRD. Karena kami bersikukuh, keputusan DPRD yang sudah disepakati menjadi RAPBD tahun 2020 itu sudah jelas melalui Komisi dan Banggar,” jelasnya.

Dengan adanya Perwali yang memotong anggaran di OPD, maka secara otomatis mengurangi kegiatan. Kalau alasannya merampingkan kegiatan itu tidak masuk akal.

“Saya sebagai pribadi, anggota Banggar dan ketua komisi III DPRD Kota Kendari tidak sepakat. Saya keberatan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi Budgeting, karena kita sudah sepakati APBD tahun 2020 itu antara Eksekutif dan Legislati. Jangan sampai kita hanya jadi stempel Walkot saja,” ulasnya.

Langkah yang akan dilakukan oleh DPRD selanjutnya tegas Rajab, DPRD Kota Kendari akan menyelidiki masalah tesebut.

“Kalau ada masalah hukum nanti, jangan libatkan DPRD karena kita tetap pada keputusan yang sudah menetapkan APBD tahun 2020 dan sudah kami sepakati. Namun sampai pada mereka justru berubah,” keluhnya.

Kalau rasionalisasi itu hasil konsultasi di Kemendagri, keputusan tertinggi di DPRD juga adalah Paripurna.

“Jika itu hasil konsultasi di Kemendagri, maka juga diperlukan fatwa tertulis bukan hanya lisan.

“Setelah dalam APBD yang kita sepakati dipangkas, maka terkumpulah sebanyak Rp 65 miliar untuk membayar utang,” terangnya.

yang anehnya ungkap Rajab instansi lain dipangkas namun PU justru dinaikan sebesar Rp 64 miliar.

“Nanti rapat internal DPRD, baru ibu Sekot bilang ini untuk utang. Karena jangan sampai DPRD melakukan hak interplasi untuk menjatuhkan pak Wali. Harusnya itu disampaikan saat rapat Banggar. Intinya saya tidak sepakat dengan ini. Kalau model begini mending bubarkan saja DPR karena fungsinya tidak jalan” ujarnya.

Rajab juga menegaskan, penetapan APBD di Paripurnakan dan diketuk oleh Ketua DPRD. Namun jika dirubah dengan Perwali, maka hasil Paripurna dan ketuk palu tidak ada kekuatannya.

“Saya pikir Perwali hanya petunjuk pelaksanaannya saja. Tapi ini merubah seluruhnya,” kesalnya.

Ditambahkan Rajab Pemkot Kendari jangan berpikir bahwa anggaran yang terpangkas itu akan dianggarkan pada perubahan anggaran nanti. Hal itu terlebih dulu akan dibahas di DPRD.

“Kalau mereka berpikir anggaran yang terpangkas itu akan dimasukan ke pembahasan perubahan nanti jangan dulu, kita akan bahas dulu. Jangan berpikir DPRD akan ikut-ikut saja,” tandasnya.

Perlu diketahui, APBD Kota Kendari tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,5 triliun. Penetapan yang dilakukan melalui paripurna tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *