Ditengah Pandemi Covid-19, PT Kasmar Semakin Tak Terbendung Lakukan Dugaan Illegal Mining

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Aktivitas pertambangan illegal mining di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) semakin tidak terbendung seolah-olah Hukum sudah tidak berlaku lagi bagi PT Kasmar Tiar Raya (KTR). Pasalnya, Aktivitas tersebut tidak mengacu lagi pada Titik Koordinat (IUP) PT KTR.

Melihat kondisi itu banyak kalangan yang menyoroti aktivitas ilegal tersebut. Salah satunya dari Lembaga Jaringan Advokasi Dan Pemerhati Hukum (JAPEMKUM) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ia koordinator JAPEMKUM Sultra, Munawir mengatakan ada upayah penambang dugaan ilegal memanfaatkan kondisi dimana semua kalangan fokus pada pencegahan wabah Virus Corona (Covid-19), Ia yakni PT KTR terus melakukan tindakan kejahatan mereka.

 

“Sangat disayangkan oknum penambang illegal ini, yang dimana dugaan aktivitas ilegal mereka sudah keluar dari titik koordinat (IUP) PT KTR, dan pihaknya juga telah memanfaatkan kondisi yang dimana semua kalangan fokus pada isu pencegahan penyebaran Covid-19 ini, ternyata tindakan kejahatan mereka PT KTR ini sangat luar biasa,” ungkap Munawir kepada media ini, Kamis, (9/4/2020)


Lebi lanjut Munawir menegaskan aparat kepolisian harus segerah mendindak tegas para penambang ilegal yang sampai hari ini masih berjalan. “Jangan ada kesan bahwasannya ada pembiaran sehingga para pelaku masi tetap leluasa beraktivitas,” ujarnya.

Kepolisian harus tegas, Kapolda Sultra, Kapolres Kolaka Utara, Polsek Batu Putih harus mengambil sikap tegas untuk menindak pelaku kejahatan pertambangan ilegal ini, “jangan ada kesan pembiaran karena sampai hari ini tidak ada upaya kepolisian untuk memberikan efek jerah pada penambang ilegal yang ada di Batu putih Kolaka Utara,” lanjutnya.

Tidak hanya itu Korwil Sultra JAPEMKUM ini juga meminta Dinas ESDM Sultra untuk segerah memberi sanksi tegas kepada pihak perusahaan yakni PT KTR karena telah diduga memfasilitasi dokumen kepada para penambang ilegal yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Pemerintah Provinsi Sultra, melalui Dinas ESDM harus memberikan sanksi tegas kepada PT KTR sebab para penambang ilegal ini menggunakan Dokumen Milik PT KTR untuk melakukan penjualan Biji Nikel (Ore), Kami tantang Penegak Hukum untuk bersama-sama turun membuktikan kelokasi tempat mereka melakukan aktivitas penggalian Biji Nikel ilegal,” tegas Munawir

“Menegaskan, Ada dua Kapal Tongkang (Pontong) sementara melakukan pemuatan biji nikel Ilegal melalui jety milik PT KTR dengan Merek Kapal “SHIVA” dan Merek “BIAN 2″ dan tidak lama lagi akan berangkat,” sambung Koordinator JAMPEMKUM Sultra.

 

 

Laporan: Edi Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *