PT TAS Sudah Kantongi Izin Dari Kemenhub, Status Pelabuhan Menjadi Pelabuhan Umum

  • Whatsapp

Ketgam: Direktur Utama PT TAS, Laode Muh Sumarlin, saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media usai mengikuti RDP. Foto: Edi Fiat

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) serta ST Nickel Resourches tidak menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh PT TAS. Hal itu sudah dikuatkan dengan izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI).

Direktur Utama PT TAS, Laode Muh Sumarlin, dalam konfrensi persnya, Selasa, (14/4/2020) justru berterimah kasih dengan adanya RDP tersebut. Pasalnya, dengan dilakukannya  hearing dapat menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada perusahaan tersebut. PT TAS juga sudah dilengkapi dengan Pemenuhan komitmen OSS. Surat dan kopian dari PT TAS juga sudah diterima oleh dinas terkait dan dinyatakan clear atau tidak ada masalah.

“Ini jalan keluar yang terbaik. Saya merasa mendapatkan asas manfaatnya. Kami juga memperlihatkan izin dari kemenhub sekaligus menjawab tudingan selama ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pada dasarnya pelabuhan tersebut tidak dikomersilkan. Namun hal itu dilakukan untuk mendorong investasi guna membangun perekonomian di daerah, khususnya jasa kepelabuhanan dan pengangkutan yang menggunakan mayoritas orang lokal Sultra dan berasal dari berbagai suku.

Dengan dikomersilkannya pelabuhan tersebut, atau digunakan untuk kepentingan umum, maka negara mendapatkan pemasukan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun langkah di  Pelabuhan yang digunakan  untuk  kepentingn umum, selama perusahaan  berkontrubusi kepada negara dikembalikan ke KSOP (Syahbandar) sebagai otoritas kepelabuhanan. Terkait operasional pelabuhan dibawah kendali PT Pelindo IV.

“Bukan kami yang komersilkan, kami hanya diarahkan oleh PT Pelindo. Jadi sebenarnya yang lebih tepat yang mengkomersilkan itu PT Pelindo, karena tidak ada pelabuhan  negara di Kota Kendari untuk nikel, non material atau pasir dan batu. Ini juga sangat menguntungkan Pemerintah, karena  pemerintah tanpa investasipun ada pelabuhan lain yang dimanfaatkan karena aturannya jelas, dan ditagihkan sesuai undang – undang yang berlaku. Kami juga taat kepada KSOP karena mereka yang menentukan tempat sandar kapal, kami pun jika dilarang itu hak KSOP,” kelasnya.

Ia mencontohkan dalam keadaan darurat, atau alasan memburu waktu, seperti tiang pancang jembatan bahteramas atau pembangunan Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo menggunakan pelabuhan tersebut. Namun SPOB Minyak, Syahbandar melarang karena bukan di pelabuhan tersebut tempat sandarnya. Untuk menjaga lalulintas pelayaran.

Selain bergerak disektor bisnis, sebagai orang lokal Sultra, Dirut PT TAS juga berkomitmen untuk membantu negara dan masyarakat, yakni dengan tidak merumahkan apalagi memecat pekerja yang  hampir seluruhnya berasal dari Sultra.

“Keinginan saya sebagai orang lokal Sultra, adalah berkontribusi. Ditengah masalah covid-19 ini, Kami tidak merumahkan dan memecat mereka justru kami bayar gaji dan insentifnya apalagi sekarang menghadapi puasa,” paparnya.

Adapun jumlah pekerja yang dimiliki PT TAS berjumlah 300 sampai 500 orang. Ia juga berharap agar aktifitas yang dilakukan  diawasi. Jika ditemukan kelebihan muatan agar diingatkan.

“Kami juga mohon diingatkan oleh rekan rekan media dan lembaga jika ada kelebihan muatan atau ada yang tidak safety,” harapnya.

Sementara itu langkah yang akan diambil Dirut PT TAS menanggapi oknum atau lembaga yang menuduh PT TAS, dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Namun Ia mengaku masih berpikir apakah berkomunikasi dengan baik atau melanjutkannya ke proses hukum.

Laporan: Naja/Edi Fiat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *