Bupati Konut Polisikan Ketua DPD NasDem, DPW NasDem Siap Lakukan Pembelaan Hukum

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengetahui salah satu Kader Partai NasDem, Sudiro yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem, Kabupaten Konawe Utara (Konut) tersangkut persoalan Hukum.

Ketua DPD Partai NasDem Konut tersebut dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik Bupati Konut, Ruksamin.

Sudiro ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat nomor B/211/IV/2020/Ditreskrimsus tertanggal 7 April 2020 atas dugaan tindak pidana dibidang informasih dan transaksi elektronik.

Pasca penetapan tersangka (Sudiro) oleh Polda Sultra, DPW NasDem Sultra segera melakukan pendampingan hukum kepada kadernya yang mengalami masalah hukum.

Sekretaris DPW Partai NasDem, La Ode Muhammad Iksan, mengungkapkan, Partai NasDem akan melakukan pendampingan terhadap setiap kader yang menghadapi masalah hukum. Sebagai kader partai dan ketua partai di Konut sudah menjadi kewajiban Sudiro untuk melaporkan apapun yang telah terjadi di Konut kepada DPW yang selanjutnya laporannya akan diteruskan ke DPP.

“Kendati pun demikian kami tetap mendukung kepolisian dalam proses penegakan hukum. Apapun yang terjadi terhadap kader NasDem, partai akan bersikap objektif. Partai NasDem tidak akan menutup-nutupi apapun kesalahan kadernya,” terang Muh Iksan, di Kantor DPW NasDem Sultra, Selasa (21/4/2020).

Pastinya kata dia, partai NasDem akan melakukan pembelaan terhadap setiap kadernya untuk mencari tau sejauh mana masalah yang dihadapi kadernya hingga ditetapkan tersangka. Lanjut Iksan, hingga kini pihaknya belum mendengar secara langsung isi rekaman yang dijadikan dasar laporan terhadap kadernya tersebut. Sebab, dalam surat itu hanya disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Jujur saja kami belum mendengar isi rekaman yang dimaksud dalan surat penetapan tersangka ini,” tegas Iksan.

Pada kesempatan yang sama, Sudiro menjelaskan kronologis kejadian perkara awal ia mendapatkan panggilan dari Polda Sultra pada Bulan Juli bersama Ketua DPD II Partai Golkar Konut, Saprin. Seingatnya Insiden tersebut terjadi sekitar Bulan Mei pasca Pemilu 2019 lalu.

Sudiro menerangkan duduk perkara kasus yang menjerat, dirinya, dituduh melakukan perekaman pada pertemuan penting kepada petinggi partai yang ada di Konut. Namun dirinya menampik hal itu, Ia tidak pernah merekam pembicaraan dalam pertemuannya bersama para ketua partai di Konut yang tersebar di salah satu grub Whatsapp.

Sudiro sampaikan, dalam pertemuan itu ia diundang oleh Ketua-ketua Komisi DPRD Konut untuk melakukan pertemuan disalah satu hotel dalam rangka merumus dan menyusun konsep Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang nantinya disepakati dalam keanggotaan DPRD Konut.

“Untuk menghasilkan sebuah konsep, maka diundanglah saya karena sebagai Ketua DPD NasDem Konut yang mendapatkan dua kursi di DPRD Konut. Dari partai-partai yang mendapatkan kursi itu, salah satu yang diundang juga adalah Wakil Bupati Konut, Rauf dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PAN Konut,” papar Sudiro.

Lebih detail lagi Ia menjelaskan, waktu itu, juga turut hadir Ketua PKB Konut, Ketua Partai Golkar Konut, Ketua Partai Hanura Konut dan Ketua PDIP Konut. Dalam pertemuan ketua partai yang masing-masing memiliki kursi di DPRD membahas empat sekmen penting yang menyangkut masa depan Konut melalui AKD.

“Pertama adalah bagaimana kami ini adalah pendukung Ruksamin-Rauf pada perjuangan yang lalu, kita sudah mengatakan bahwa kita mendukung dan punya tanggung jawab pada masyarakat, baru kita tidak mampu memberikan penilaian dan informasih sebenarnya apa yang kita lakukan.

Kedua adalah kinerja ASN dibawah kepemimpinan Ruksamin-Rauf, apa yang terjadi penilaian kita sementara masih belum efektif dan masih perlu diperbaiki dimasa-masa mendatang,” sambungnya.

Ketiga adalah soal program yaitu apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dalam beberapa tahun ini hingga sudah menghadapi Pilkada yang akan datang. Yang dinilai adalah apakah semua visi dan misi sudah diaktualisasikan dalam bentuk program kegiatan atau belum.

Dan keempat adalah bagaimana melihat 2020 yang akan datang, sebab Konut butuh perkembangan dan perbaikan nasib masyarakat.

Kembali pada program kerja, program penanaman jagung kata Sudiro, kesimpulannya adalah program tersebut gagal yang ditandai dengan tidak adanya aktifitas penanaman jagung baik oleh masyarakat umum maupun oleh ASN yang diwajibkan untuk harus membuka lahan dan menanam jagung.

Muncullah Saprin, dia katakan bahwa tinggal kebun jagung milik bupati yang masih eksis yang luasnya 11 hektar, karena bukan uang sendirinya, tetapi uangnya SKPD.

“Sepenggal kalimat inilah yang menjadi dasar keberatan Pak Ruksamin. Saya tegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan saya untuk merekam pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Didalam rekaman itu, kalimat yang disampaikan Saprin tidak ada unsur penghinaan terhadap Ruksamin.

Seharusnya yang diperdalam adalah Saprin,apakah yang disampaikan itu untuk menghina bupati atau menjalankan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Dijelaskannya, mengetahui rekaman tersebut tersebar dari salah satu wartawan. Bahwa ada rekaman yang terkirim di grub WA dari handphone miliknya. Mendapat kabar itu, ia langsung menghapusnya.

“Yang pasti, saya tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam dan mengirim. Konten tersebut tidak ada unsur penghinaan terhadap bupati Konut Ruksamin,” tutup anggota DPRD Konut ini.

Laporan: Edi Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *