Bareskrim Mabes Polri Segel Alber 7 Perusahaan Tambang di Konut, Kapolda Sultra : Itu Tetap Diproses

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Kapolda Sultra, Brigjen Pol Drs Merdisyam, terkait penyegelan Alat Berat (Alber), 7 (tujuh) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bososi Pratama, sampai saat ini proses hukumnya terus berlanjut. Alber yang disegel oleh tim investigasi Bareskrim Polri tersebut punya nilai yang harus dipertanggung jawabkan. “Jadi alat yang disegel tersebut bukannya dilepas ya, akan tetapi, itu dipertanggungjawabkan. Proses hukumnya terus berlanjut,” ungkap Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam usai melakukan pembagian takjil kepada masyarakat kurang mampu dan ojek online di Eks MTQ Kendari, Rabu, (29/4/2020).

 

Dimana pada tanggal, 17 Maret 2020 lalu, Tim investigasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan penyegelan Alat Berat, kepada 7 (tujuh) Perusahaan Tambang yang beraktivitas di kawasan IUP PT Bososi Pratama, tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Ketujuh perusahaan tambang tersebut adalah, PT Bososi Ptatama, PT Rocktone Mining Indonesia (RMI), PT Tambang Nikel Indonesia (TNI), PT Nusantara Perkasa Mandiri (NPM), PT Anmpa, PT Pertambangan Nikel Nusantara (PNN), dan PT Jalumas.

Dimana sebelumnya, Ketua Umum Barisan Aktivis Keadilan (Bakin) Sultra, La Munduru, Rabu, (29/4/2020) telah menyoroti perkembangan kasus tersebut. Ia meminta tegas kepada pihak berwenang agar kasus penyegelan alat berat oleh tim investigasi Bareskrim Mabes Polri tersebut terus diinfokan ke publik terkait perkembangan kasusnya, pasalnya kasus PT Bososi Pratama ini sudah santer di beritakan di berbagai media.

“Sudah sejauh mana perkembangan kasus penyegelan Alat Berat oleh tim investigasi Mabes Polri ini bergulir,” terang La Munduru.

“Jangan hanya main segel saja, tapi tidak ada perkembangannya. Kalau salah, ya harus diproses. Dimata hukum status kita sama,” sambungnya.

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *