PT SJSU Bantah Tudingan PHK Sepihak Puluhan Karyawan

  • Whatsapp

Ketgam: Kepala Operasional PT SJSU, Ismail Moha, (kaca mata) dan Legal PT SJSU Burhanudin Mouna, SH, MH (baju kemeja putih). Foto: Istimewa.

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Sehubungan dengan pemberitaan beberapa media online terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Sinar Jaya Sultra Utama (SJSU). Maka dengan ini pihak manajemen PT SJSU menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Melalui Kepala Operasional PT SJSU, Ismail Moha, menyatakan bahwa, PT SJSU tidak pernah melakukan PHK secara sepihak terhadap ke 25 (dua puluh lima) orang pekerja tersebut. Pihak PT SJSU telah melakukan perundingan terlebih dahulu dengan ke-25 pekerja, dan hasil perundingan itu pada pokoknya mereka setuju dan menerima baik keputusan itu. Kemudian PT SJSU sebagai bukti persetujuan tersebut, seluruh pekerja telah menerima uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang langsung diterima secara tunai oleh masing-masing pekerja.

“Ke 25 pekerja tersebut berstatus PKWT (karyawan kontrak), sehingga perusahaan sebenarnya bukan mem-PHK, akan tetapi perusahaan hanya melakukan tindakan tidak lagi memperpanjang kontrak mereka saja,” ungkap Ismail Moha, Jumat (1/5/2020).

Lanjut Ismail Moha, mengatakan bahwa PHK terhadap pekerja tersebut dilakukan dengan alasan efesiensi yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, akibat dari situasi Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi keterbatasan operasional perusahaan.

“Jadi mengenai bahwa PT SJSU mem-PHK 25 pekerja dinilai melanggar undang-undang tenaga kerja,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Legal PT SJSU Burhanudin Mouna, SH, MH, mengatakan, keputusan yang diambil oleh manajemen PT. SJSU terhadap 25 karyawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Namun apabila masih ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan manajemen PT SJSU tersebut, maka dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum itu melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Pengadilan Hubungan Industrial,” terang Burhanudin kepada Sentrasultra.id.

 

Laporan: Edi Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *