Dirkrimsus Polda Sultra Berganti, Diharap Proses Dugaan Pelanggaran PT Amin

  • Whatsapp

Mufli

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah berganti, melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1377/V/KEP/2020 tanggal 1 Mei 2020. Apakah ini angin segar atau apa, yang pastinya patut diucapkan selamat datang Bapak, Kombes Pol Hery Tri Maryadi, selaku Dirkrimsus Polda Sultra yang baru.

“Selamat datang Pak Hery di Bumi Anoa Sultra ini yang hampir setiap harinya selalu membahas soal pertambangan Illegal Mining. Banyak yang menaruh harapan kepada Bapak selaku Dirkrimsus Polda Sultra yang baru, dapat menyelesaikan kasus-kasus pertambangan yang ada di Bumi Anoa ini, terutama soal dugaan pertambangan Illegal yang dilakukan oleh PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) di ujung Utara Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Kecamatan Batu Putih Desa Mosiku dan Desa Latou,” Ungkap Mufli, Pemuda asal Kolaka Utara.

Menurutnya, tindakan PT AMIN ini seakan tak ada Hukum atau tak ada lagi Kepolisian sebagai Penegak Hukum di Wilayah Polda Sultra.

“Fakta dilapangan, PT AMIN melakukan penambangan di luar IUP yang dimilikinya. Yang dimana di ketahui bahwa PT AMIN memliki IUP di Desa Patikala, kecamatan Tolala, Kolut, namun realitanya PT AMIN telah beroperasi di Desa Mosiku dan Desa Latou Kecamatan Batu Putih, Kolut,” ujarnya.

Lebih lanjut Mufli mengatakan, jika menarik histori PT AMIN dari tahun 2018-2020 ini, PT AMIN tak ada henti-hentinya melakukan gaya yang sama yaitu menambang di luar IUPnya sendiri, apa mungkin karena belum pernah di berikan sanksi secara Adminitrasi oleh Pihak ESDM Provinsi Sultra atau sanksi secara Pidana oleh Penegak Hukum dalam hal ini pihak Kepolisian.

“Maka dari itu besar harapan saya selaku putra daerah Kolaka Utara meminta kepada Dirkrimsus Polda Sultra yang baru, Kombes Pol Hery Tri Maryadi, SH agar betul-betul memproses Hukum Pemilik Perusahaan PT AMIN atas dugaan aktivitas Illegal Mining, dan saya juga berharap pihak ESDM agar di panggil dan di mintai keterangan soal pertimbangannya dalam mengeluarkan RKAB untuk PT AMIN padahal pihak ESDM sedikit banyaknya tahu jejak PT AMIN dalam kurung 2 tahun terakhir dari tahun 2018-2019,” tutup Mufli.

 

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *