Truk Pemuat Batu Yang Diduga Over Kapasitas, Polda Sultra : Itu Kewenangan BPTD XVIII Sultra

  • Whatsapp

Ketgam: Kasat PJR, Kompol Derry Indra bersama Subdit Gakum Ditlantas Polda Sultra, AKP Sumarso. Foto: Naja.

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Kendaraan yang lalu- lalang memuat batu gelondongan dan suplit di jalan nasional, kabupaten/Kota, kian marak dan menuai pertanyaan sejumlah pihak. Seperti dilansir Sentralsultra.com, belum lama ini, Ketua Bakin Sultra, La Munduru, mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya kendaraan yang melintas tersebut diduga over kapasitas (kelebihan muatan red). Apa yang dikatakan La Munduru ada benarnya karena kendaraan yang memuat batu gelondongan dan batu pecah tersebut dapat membahayakan apalagi lalu lalang di jalan yang dilalui banyak kendaraan umum sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan raya mengingat muatannya berupa batu yang tentu memiliki resiko besar, sehingga membutuhkan pengawasan.


Media ini lalu mengkorfirmasi hal tersebut ke Polda Sultra yang membidangi bagian jalan yakni, Direktorat Lalulintas (Dirlantas) melalui Subdit Gakum, AKP Sumarso, Senin, 4/5/2020, di kantor Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) mengatakan, jika dilihat secara kasat mata muatan kendaraan tersebut dapat dikatakan over kapasitas. Akan tetapi untuk membuktikannya diperlukan alat timbang. Hal tersebut lanjutnya, merupakan wewenang Dinas Perhubungan darat dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XVIII, Sultra.

“Polisi lalulintas (polantas), itu tidak serta merta mengatakan begitu saja. Itu harus di buktikan untuk memgetahui berapa Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI) dan berapa Jumlah Berat Bruto (JBB)nya dan kendaraan itu harus diukur dengan mengunakan alat timbang. Tapi bukan tugas kami untuk menimbang,” ungkap AKP Sumarso.

Ketgam: Awak media saat ke kantor BPTD XVIII wilayah Sultra guna mengkonfirmasi namun pimpinan kantor tidak berada di tempat. Foto: Naja

Pihak kepolisian lanjutnya hanya mengatur tata cara pengangkutanya saja. Kepolisian lanjutnya hanya memiliki kewenangan dari segi keselamatan berlalu lintas. Jika hal itu tak dipenuhi maka aparat dapat mengambil tindakan dan dikategorikan melanggar Lalulintas.

“Sepanjang dia masih tutup angkutannya dan tidak jatuh itu tidak ada masalah. Makanya kita sarankan mereka setiap pengangkutan barang, baik itu material tanah, batu, itu harus di tutup,” ungkapnya.

Ketgam: Salah satu kendaraan truk yang diduga over tonase usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Kendari. Foto: Fiat

Alat angkutan yang membandel dengan tidak mengindahkan keselamatan dan tata cara pengangkutan dapat ditindak. Apalagi kalau tidak menutup angkutannya, otomatis dikategorikan pelanggaran.

Sebelumnya, awak media ini berulang kali berusaha mengkonfirmasi persoalan kelebihan muatan tersebut ke kantor BPTD wilayah XVIII, Sultra, namun tidak dapat menemui pimpinannya.

Ketgam: Ketua Bakin Sultra, La Munduru dan Kepala Dina Perhubungan Kota Kendari, Ali Aksa. Foto: Desain Usman.

Selain memyoroti dugaan kendaraan yang over kapasitas, Ketua Bakin Sultra La Munduru, juga mempertanyakan legalitas berupa surat jalan yang dikantongi armada pengangkut Batu tersebut dari Perhubungan BPTD, apakah dikantongi oleh kendaraan yang memuat batu tersebut atau tidak.

“Kalau melintasi jalan nasional, maupun jalan kabupaten/ kota kan harus ada izin dari Bina Marga Balai Makassar, atau pun dari Perhubungan Darat, BPTD. Nah apakah mereka punya izin atau tidak. Dokumen itu wajib harus mereka miliki. Kalau pengangkutan pemuat batu gelondongan dan batu suplit ini sudah melebihi over tonase, siapa yang bertangung jawab,” tanya La munduru.

Harusnya lanjut Munduru, Perhubungan Darat, BPTD Wilayah XVIII, Sultra, dan pemerintah daerah memgawasi dan menindak para pengusaha pemuatan batu suplit, dan batu gelondongan yang memakai jalan negara tersebut jika ditemukan pelanggarannya.

“Pemerintah daerah dan perhubungan darat BPTD Wilayah XVIII, Sultra, harus memberikan penjelasan kepada kami, dan harus transparan, apakah mereka legal atau Ilegal,”tegas La Munduru.

Sementara itu Kadis Perhubungan Kota Kendari, Ali Aksa, saat di konfirmasi terkait kelebihan muatan kendaraan mengatakan, bukan wewenang instansi yang dipimpinnya melainkan BPTD wilayah XVIII, Sultra.

“Yang mengetahui itu Perhubungan Darat, BPTD wilayah XVIII, Sultra,” jelas Ali Aksa.

Dishub Kota Kendari hanya mengurusi uji kelayakan kendaraan saja.

“Kita hanya memeriksa bagaimana lampu jalannya, remnya layak atau tidak,” terang mantan kadis dinas PU kota Kendari.

Laporan: Naja/Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *