BPTD XVIII Sultra Bakal Tindak Tegas Truck Over Tonase yang Lalu-lalang di Jalan Nasional

  • Whatsapp

Ketgam: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara (Sultra), Benny Nurdin Yusuf saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Naja. 

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Maraknya aktivitas Kendaraan yang membawa material batu dan pasir yang diduga melebihi kapasitas atau (Over Kapasitas) akan langsung diawasi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hasil Pantauan Tim Media dilapangan yakni di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Kolaka Timur (Koltim), terlihat kendaraan mobil Truck damping 6 roda dan truck 10 (sepuluh) roda lalu-lalang menggunakan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang di duga tanpa mengantongi Izin lintas dari pihak terkait.


Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf, jumat, (10/5/2020), yang ditemui wartawan mengatakan, kendaraan yang melebihi kapasitas dan menggunakan jalan umum merupakan pelanggaran, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, yang mengancam umur jalan, baik itu jalan Kota/kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Terkhusus jalan nasional lanjutnya, telah ada kapasitas beban jalan yang boleh dilewati oleh mobil truk.

Penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan bermotor ungkapnya, diatur oleh undang -undang. Terkait izin pengangkutan material batu, pasir dan suplit yang melewati jalan nasional, BPTD Sultra belum mengeluarkan izin, karena sampai saat ini para pengusaha belum ada mengajukannya.


“Sampai sekarang, kita belum memberikan izin menggunakan jalan,” ucapnya.

Menurutnya, pengaturan jalan angkutan yang memuat barang khusus, barang umum atau semua jenis angkutan yang bergerak di jalan diatur oleh instansi terkait, dibidang transportasi darat yang bertanggung jawab adalah BPTD, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota.

“Terkait penggunaan jalan nasional memang tangung jawab kami. Karena salah satu tugas dan fungsinya BPTD adalah melakukan pengawasan penyelengaraan angkutan barang di jalan. Salah satu wujud pengawasan kami adalah penimbangan kendaraan bermotor, dan penimbangan muatan kendaraan di jembatan timbang,” terangnya.

Ia menjelaskan jembatan timbang yang dimiliki Sultra saat ini hanya 1 unit saja yang berlokasi di Sabilambo Kabupaten Kolaka. Terkait informasi tentang adanya angkutan truk yang over kapasitas, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian lalu lintas Dirlantas Polda Sultra, untuk melakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, karena melebihi kapasitas itu merupakan pelanggaran.

“Pelanggarannya nanti, pihak Kepolisian yang bertindak, karena masing-masing punya wewenang dan tugas. Kalau pengawasannya itu wewenang kami, tetapi pelanggarannya itu Wewenang kepolisian sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang lalulintas,” jelasnya.

BPTD lanjutnya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten/kota dan akan menggelar rapat dengan kepolisian dan Dishub Kabupaten/kota untuk membahas persoalan tersebut.

“Kami tidak bisa turun kalau tidak didampingi oleh kepolisian, nanti pihak kepolisian harus terlibat dalam pengawasan dan penyidikan,” ujarnya lagi.

Pengawasaan langsung di lapangan ungkapnya seharusnya segera dilakukan, namun mewabahnya virus corona diakui menjadi salah satu kendala dilapangan.

“Saya bersama tim akan turun di titik lokasi. Saya juga akan pasang papan informasi sesuai undang -undang, bahkan saya akan pasang juga timbangan portabel untuk menimbang berat muatan mereka,” tutupnya.

 

Laporan: Naja/Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *