Polda Sultra Diminta Tindak Tegas Penambang Yang Diduga Ilegal di Kolaka Utara

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, LASUSUA – Dengan naiknya status Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari tipe B yang tadinya dinahkodai Brigadir Jendral Polisi (Brigjen Pol) atau Bintang Satu, menjadi tipe A yang dinahkodai Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dengan Bintang Dua. Harapan dan angin segar bagi masyarakat Sultra akan penegakan hukum di bumi Anoa, akan lebih baik dan berwibawa terutama dalam kejahatan dari sektor pertambangan. Banyak persoalan disektor pertambangan yang butuh tindakan tegas dari aparat, tidak terkecuali di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

 

Salah satu Ketua Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya, Nur Alim mengungkapkan dari data yang dimilikinya dugaan penambang ilegal di Kolut saat ini makin menggila dan tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan yang diatur dalam undang-undang.

“Awal naiknya status Polda dari B menjadi A, memberikan angin segar bagi supermasi hukum di Sultra khususnya dari sektor pertambangan.” kata Nur Alim, Kamis, (14/5/2020).


Menurut Nur Alim, kejahatan saat ini dari sektor pertambangan sangat masif terjadi di Kolut. Para pelaku pertambangan ilegal seperti mendapat dukungan penuh dari para penegak hukum, Dinas ESDM, Perhubungan dan Pemerintah Daerah.

Saat ini lanjut Alim, pertambangan ilegal di Kolut makin merajalela. Para mafia dan perompak tanah merah, tidak lagi memperdulikan aturan, dampak sosial dan lingkungan akibat dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

PT Citra Silika Malawa (CSM) contohnya yang menambang di Desa Sulaho, diketahui tidak memiliki ijin Terminal Khusus (Tersus), PT AMIN diduga melakukan penambangan diluar wilayah IUP, PT Raidili Pratama juga diduga tidak memiliki ijin Tersus dan melakukan pengapalan di Jetty PT Kurnia Teknik Jayatama. Namun perusahan- perusahaan ini justru masih bebas melakukan pengapalan.

Beberapa waktu lalu, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kolut melakukan penutupan aktivitas PT AMIN dan PT Raidili Pratama yang melakukan kegiatan pengapalan ilegal.

“Ironis, Pemda sudah melakukan penutupan terhadap kegiatan yang diduga ilegal itu. Namun kegiatan itu tetap berjalan,” jelas Alim.

Alim memberikan saran kepada pemerintah daerah agar bisa menjaga wibawa atas keputusan yang diambil, bukan hanya untuk menarik simpati.

“Dikecamatan Batu Putih ada lagi dugaan penambang ilegal sebut saja Antoni misalnya mengunakan dokumen PT Lawaki Tiar Raya yang memiliki IUP di Kecamatan Tolala,” jelas Alim.

Alim juga mempertanyakan komitmen Kementrian Kehutanan yang berjanji akan membentuk tim khusus untuk memerangi para mafia tambang ilegal yang dengan masif melakukan kejahatan. Namun hingga saat ini belum ada hasilnya.

“Ayolah para penegak hukum dan para pemimpin negeri ini untuk menegakan hukum, tangkap dan proses para mafia tambang yang melakukan pelanggaran,” tutur Alim.

Alim menambahkan saat pelaku-pelaku tambang ilegal ini meninggalkan aktivitasnya, siapa yang akan bertanggungjawab dengan bukaan yang harus direklamasi belum lagi masalah dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

“Logika sederhananya Kalau tidak ada campur tangan pihak lain dari aktivitas tambang ilegal di Batu Putih dan Totalang, ayo ptoses pelanggarannya dan hentikanlah,” tutur Alim.

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *