Bareskrim Polri Diminta Proses Penyegelan Kapal Tongkang PT WIL

  • Whatsapp

Ketgam: Kapal Tongkang milik PT WIL yang disegel oleh pihak Bareskrim Polri beberapa hari lalu. Foto: Istimewa.

 

//Sukses Tetapkan 3 Tersangka Penambang di Konut//

 

SENTRALSULTRA.ID, KOLAKA – Aksi tim Badan Resort Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu yang menyegel alat berat beberapa perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), lalu beberapa pekan kemudian menetapkan status tersangka kepada 3 (tiga) Perusahaan berbeda yaitu, Direktur PT RMI, Direktur PT PNN, dan Direktur PT NPM menjadi angin segar untuk membuka satu demi satu illegal mining di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Jauh sebelum penyegelan alat berat milik salah satu perusahaan tambang di Marombo Kabupaten Konut, sebelumnya, Rabu, (13/11/2019) lalu, atau sekitar setengah tahun lalu, Tim Bareskrim yang berasal dari Mabes Polri ini juga pernah memasang
Police Line (Garis Polisi red) atau menyegel 4 kapal tongkang milik PT Waja Inti Lestari (WIL) yang bergerak di sektor pertambangan ore nickel, di Kabupaten Kolaka, tepatnya di Desa Babarina, Kecamatan Wolo.

Penyegelan 4 (empat) kapal tongkang tersebut dilakukan sebagai alat bukti pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Anehnya hingga saat ini perkembangan kasus ini tak terdengar lagi. Yang terjadi justru perusahaan ini masih nyaman beroperasi hingga saat ini.

Berkaca dari hasil yang didapatkan Tim Bareskrim Polri yang hanya butuh waktu beberapa pekan untuk menetapkan tersangka terkait dugaan pelanggaran para pengusaha sektor pertambangan di Konut, dan kisahnya juga berawal dari penyegelan di lokasi pertambangan, membuat Ketua Umum HMI Cabang Kolaka, Umar angkat bicara. Umar mempertanyakan kelanjutan penyegelan 4 kapal tongkang milik PT WIL oleh tim gabungan Bareskrim Polri.

“Kenapa sampai saat ini belum ada Kepastian hukum terkait dugaan illegal mining yang di lakukan oleh PT WIL. Kemudian Sudah sejauh mana penyelidikan mengenai 4 kapal tongkang yang telah disegel oleh Bareskrim Mabes Polri? Saya harap tidak ada tebang pilih dalam menerapkan hukum tambang ini,” ungkapnya penuh tanda tanya.

Ungkapan Ketua HMI Kolaka ini boleh jadi ekspresi kecemburuan atas keberhasilan Mabes Polri di Konut belum lama ini yang dengan cepat menjatuhkan sanksi tersangka kepada para penambang “nakal”, namun tidak berlaku di daerahnya.

“Saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Kolaka mengapresiasi Bareskrim Polri yang menetapkan 3 tersangka dari 3 Perusahaan berbeda atas aktivitas illegal mining yang notabene lakukan dalam IUP milik PT Bososi Pratama sesuai dengan penyampaian ketua Tim penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Pipit Rismanto. Jadi Saya pun berharap masalah PT WIL juga diproses dan status hukumnya diperjelas,” harapnya.

Umar berharap pihak berwajib menindak lanjuti penyegelan 4 kapal tongkang milik PT WIL. Menurutnya penyegelan oleh Bareskrim Polri tersebut merupakan salah satu bukti kuat adanya pelanggaran Hukum yang dilakukan PT WIL.

“Sudah beberapa bulan ini proses hukum PT WIL belum ada kejelasan. Kami berharap Bareskrim Polri juga mengungkap kasus ini,'” tutup Umar kepada media ini. Minggu, (17/5/2020).

 

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *