HMI Desak Polres Kolaka Tetapkan Pelaku Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan BPS

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KOLAKA – Kurang lebih 5 (lima) bulan PT Waja Inti Letari (WIL) dan PT Babarina Putra Sulung (BPS) dilaporkan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka ke Polres Kolaka atas Dugaan Tindak Pidana Illegal Mining. Namum perkembangan kasus tersebut sampai saat ini seolah terlihat jalan ditempat atau belum ada titik terang. HMI Cabang Kolaka meminta kepolisian yakni, Polres Kolaka khususnya agar betul-betul bekerja dalam mengungkap kasus dugaan illegal mining tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Umum HMI, Umar, Selasa, (16/6/2020).

Umar menilai, Perkembangan kasus dugaan illegal mining oleh PT WIL dan BPS terlihat seolah jalan ditempat atau belum ada titik terang, namun kami masih yakin bahwa Polres Kolaka dapat segera bekerja dan menetapkan pelaku sebagai  tersangka atas dugaan illegal mining PT WIL dan PT BPS.

“Kurang lebih 2 (dua) bulan kami telah dikirimkan surat dari Polres Kolaka oleh Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) AKP I Gede Pranata Wiguna dengan nomor/3/III/2020 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 20 Maret 2020, namun sampai saat ini kami tidak tau lagi sudah sejauh mana hasil Penyelidikan selanjutnya,” ungkapnya

Umar mengatakan dugaan illegal mining ini dilakukan oleh PT WIL di lokasi IUP yang dulu miliknya dengan Nomor SK Bupati Kolaka 502 Tahun 2013 (Versi DRS. H. Amir Sahaka) namun SK ini telah dibatalkan dengan keluarnya SK Badan Kordinasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ((BKPM-PTSP) Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 264/BKPM-PTSP/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dan mengembalikannya ke IUP semula ke SK Bupati Nomor 351 tahun 2010 (Versi Drs. H Buhari Matta, M. Si) serta hasil Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang pada pokoknya telah membatalkan SK 502 tahun 2013, namun hal tersebut tidak dapat menghalangi PT WIL untuk mengelola Ore di wilayah IUP 502 tersebut, bahkan Direktur Cabang PT WIL (Tasman) diduga membuat perusahaan baru atas nama PT Babarina Putra Sulung (BPS) untuk bahan galian batuan (Mineral Bukan Logam), dalam PT BPS lanjut Dr Tasman, berkedudukan sebagai Komisaris Utama dan anak Putra Sulung Tasman yakni, Husmaluddin menjabat sebagai Direktur Utama PT BPS.

Lanjut Umar, Modus PT BPS adalah seolah-olah mengeruk tanah urukan yang kenyataannya merupakan ore nikel lalu mengangkutnya menggunakan kapal tongkang kewilayah IUP PT WIL (SK 351 Tahun 2010). Setelah kapal tongkang tiba di wilayah IUP PT WIL, selanjutnya PT WIL diduga melakukan rekasa seluruh dokumen dan manipulasi data sehingga seolah-olah ore nikel tersebut di produksi dari dalam IUP nya nomor 351 Tahun 2010. Sejak tahun 2018, dalam melancarkan aksinya PT BPS berhasil mengeluarkan ore nikel yang kemudian dijual oleh PT WIL ke pabrik smelter di Kabupaten Morowali sebanyak 12 Tongkang dengan total tonase 84.000 metrik ton.

“Kami telah menyerahkan bukti-bukti pendukung dalam memudahkan penyidik melakukan penyelidikan Kami berharap pemyelidikan ini terus berlangsung dan Polres Kolaka segera menetapkan tersangka PT WIL dan PT BPS, jangan ada kesan dari public bahwa kasus ini menguap,” tutup Umar.

Ditempat terpisah, saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP I Gede Pranata Wiguna dihubungi via telepon, Selasa (16/6/2020) belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas terkait dugaan illegal mining yang dilakukan oleh PT WIL dan BPS yang dilaporkan oleh pengurus HMI Cabang Kolaka, “Tunggu dulu pak, nanti saya cek,” ujarnya.

 

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *