DPRD Konsel Disinyalir Lamban Bahas RTRW, Ada Apa?

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KONSEL – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga kini belum juga diselesaikan. Meski rancangan sudah beberapa kali diagendakan pembahasannya, pergantian ketua dan sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Hal ini diduga karena lambatnya kinerja DPRD setempat.

Akibat, belum ditetapkannya RTRW ini menyebabkan sejumlah investasi asing maupun nasional yang akan masuk di wilayah Konsel terhambat. Padahal, jika ini sudah disepakati dan perusahaan masuk diyakini bisa menyerap puluhan hingga ribuan tenaga kerja termasuk tenaga kerja lokal.

Kepala Bappeda Konsel, Ichsan Porosi, mengatakan padahal secara administrasi dokumen perencanaan revisi tata ruang wilayah ini sudah rampung dan sudah diusulkan ke dewan. Namun tak kunjung jua diagendakan pembahasannya.

Bahkan karena tak kunjung dibahas, Ichsan menilai, pembahasan Raperda terkait revisi RTRW yang diajukan Pemerintah Daerah Konsel kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel jalan ditempat sejak diajukkan pada Tahun 2019.

Pedahal dari Pemda sendiri, kata Ichsan, pihaknya terus mempertanyakan progres pembahasannya. Namun tetap saja tidak ada kejelasan dari pihak DPRD Konsel dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang sudah terbentuk.

“Sudah berapa kali dipertanyakan. Disana (DPRD_red) yang tidak jelas alasannya apa. Pedahal kita ajukan sejak November 2019. Bapemperda pun sudah terbentuk, malah sudah dua kali dilakukan pergantian Ketua Bapemperda. Kami melihat dari kaca mata Pemda, barang ini (revisi RTRW) jalan ditempat. Mestinya tidak harus selama itu. Seharusnya ada protab kalau tidak salah itu setelah kita serahkan sudah bisa mulai dibahas,” ungkapnya, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, jika revisi RTRW telah menjadi Perda, banyak manfaat yang bisa didapatkan daerah, diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga termasuk serapan tenaga kerja lokal. Pasalnya, dalam rancangan itu ada dua kecamatan yakni Palangga Selatan dan Moramo yang bakal menjadi kawasan pertambangan. Dimana, sebelumnya memang belum ada kawasan pertambangan dalam RTRW Konsel. Meski itu tidak terlalu urgen, ada beberapa unsur atau rancangan lain yang menjadi pendukung.

“Perekonomian akan hidup, pendapatan meningkat. Termasuk pendapatan daerah dalam hal ini pajak. Sudah ada empat smelter yang mau masuk, coba bayangkan kalau satu smelter saja bisa menyerap sampai 1.500 tenaga kerja, pasti tidak akan ada pengangguran. Itu baru dari sisi tenaga kerja. Tapi setahu saya bukan cuman perusahaan pertambangan yang mau masuk. Ada juga beberapa perusahaan pabrik kelapa dan perkebunan yang mau masuk. Mereka semua ini membutuhkan Amdal. Tapi untuk membuat Amdal itu semua tergantung pada rancangan RTRW itu sendiri. Jadi semua tertahan disitu,” ujar Ichsan.

Sementara itu, Kepala Dinas DPM-PTSP Kabupaten Konsel, I Putu Darta mengungkapkan, ada beberapa alasan sehingga Pemda harus merevisi RTRW untuk segera dijadikan Perda. Mulai dari masuknya perusahaan pembangkit listrik DSSP Power di Moramo Utara hingga Wilayah Konsel yang berpotensi disektor pertambangan dan perkebunan serta kawasan pedesaan.

“Memang dalam revisi RTRW ini bukan hanya persoalan karena mau masuk beberapa perusahaan, itu kecil sekali kalau kita berbicara seperti itu. Tetapi yang paling terpenting dengan keluarnya RTRW ini terutama adalah adanya proyek strategis seperti DSSP Power perusahaan pembangkit listrik yang ada di Moramo Utara. Perusahaan ini lolos karena kita pelajari dari penetapan mereka dalam RPJM Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya saat dikonformasi terpisah, Selasa (23/6/2020)

Selain itu, lanjut I Putu Darta, DSSP Power memang sudah ada dalan master plan PLN. Namun, tetapi dalam RTRW Konsel tidak ada sehingga perlu ada revisi untuk kemudian masuk dalam RTRW.

“Ada juga karena ada penurunan status hutan, kalau kita tidak segera revisi ada beberapa kawasan pedesaan kita yang masuk kawasan nasional, contohnya di Rawa Aopa. Kalau tidak direvisi berarti masih ada sebagian desa kita masuk dalam kawasan konservasi. Kemudian juga kita memang tidak punya kawasan industri pertambangan di Konsel. Kalau kita bicara RTRW yang ada sekarang, silahkan cari ada tidak kawasan pertambangan, karena pada saat penyusunan RTRW tahun 2009 kita tidak pernah masukan yang namanya tambang. Tambang kan baru buming sekitar 2013,” terangnya.

Kata Dia, Konsel berpotensi untuk area pertambangan sehingga RTRW harus direvisi. Pasalnya, sejumlah investor dikabarkan bakal masuk ke Konsel, terutama sektor pertambangan, perkebunan dan pabrik sudah ada beberapa yang meminta perizinan di DPM-PTSP.

“Menurut saya dibahas saja RTRW nya, nanti dari pembahasan itu kita tahu mana yang tidak disetujui. Kalau tidak dibahas kita tidak tahu mana yang tidak disetujui, apakah semuanya ?. Seharusnya dibahas dulu nanti mana yg tidak disetujui nanti di konsultasikan sama pemerintah dan dikaji lagi,” pungkas I Putu Darta.

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, menepis terkait terhambatnya pembahasan RTRW ini. Dia mengaku bahwa terkait pembahasan RTRW sudah berjalan sejak sebulan terakhir.

“Bukan terhambat tapi sementara berproses, hanya saja di RTRW ini tidak bisa disulap, butuh proses panjang dan saat ini sementara bahas,” ucapnya dikonformasi terpisah lewat telfon selularnya, Rabu (24/6/2020).

Namun saat ditanya perkembangan pembahasan, Irham mengaku, terkait sudah sejauhmana perkembangan pembahasan rancangan tata ruang wilayah di Konsel ini ia tidak mengetahuinya.

“Saya belum tau perkembangannya karena teman-teman Bapemperda yang bahas. Dari dua atau tiga minggu lalu kah sudah mulai dibahas, hanya kan ini tidak tiap hari karena DPRD inikan banyak agendanya,” tuturnya.

Dia juga mengaku bahwa terkait pembahadan RTRW ini sudah melibatkan beberapa OPD terkait dan menargetkan rampung pada November mendatang.

“Bagaimana mau di undang mereka inikan sementara membahas kurang lebih satu bulan, artinya suratnya sudah dari dulu dilayangkan,” bebernya.

Lain lagi, Ketua Bapemperda DPRD Konsel, Saripuddin Parewusi mengaku, salah satu penyebab lambannya pembahasan rancangan RTRW ini karena belum lama ini pihak DPRD harus terlebih dulu melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (RKPJ) Bupati yang harus diselesaikan.

“Insyaallah hari Senin depan kita akan bahas kembali terkait RTRW ini. Baru-baru saya komunikasikan dengan teman-teman,” katanya.

Selain itu, Dia juga menyebutkan bahwa molornya pembahasan rancangan RTRW itu dikarenakan adanya pergantian ketua Bapemperda sebelumnya yakni Djoko Suprihatin dari fraksi partai Gerindra yang mengundurkan diri. Kedua, terkait dokumennya yang baru masuk. Sehingga dinilai perlu pendalaman materi bersama anggota supaya diketahui bersama.

“Nah, kemudian baru bisa dibahas bersama OPD terkait, sehingga telat dibahas. Saya sudah komitmen dengan anggota lainnya Insyallah ini bisa dibahas secara objektif secepatnya dengan OPD terkait,” terangnya.

Terkait adanya dugaan pro kontrak diinternal DPRD dalam pembahasan RTRW ini, dirinnya menepis hal itu. Hanya saja mengharapkan teman-teman anggota DPRD khususnya Bapemperda, bisa membahas soal raperda ini secara objektif dan profesional.

“Terkait bisa dikatakan lama karena relatif juga kalau dikatakan lama, diluar dari Raperda RTRW ini, karena ada Perda yang lain juga sebelum-sebelumnya, ada yang sampe satu dua tahun, jadi tidak bisa dikatakan lambat, biarkan dia berproses,” tuturnya lagi.

Hanya saja dia menekankan dalam pembahasan RTRW ini harus ada beberapa hal yang harus menjadi indikator pertimbangan, pertama jangan sampai ada yang bertentangan dengan aturan-aturan lain diatasnya, dan asas manfaat dari Raperda ini.

“Itu yang perlu diperhitungkan juga dalam pembahasan ini,” urainya.

 

Laporan: TIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *