Diduga Lakukan Penggalian Ore Nikel Secara Ilegal, Aktivitas PT PJM di Kolut Minta Dihentikan

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Salah Satu perusahaan Pertambangan di Desa Tolala, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni PT Patrindo Jaya Makmur (PJM). PT PJM tersebut selain diduga melakukan penggalian ore nikel secara ilegal, ia juga diduga menyerobot Lahan milik masyarakat Tolala. Hal tersebut disampaikan Presidium Konsorsium Nasional Aktivis Agraria (KONASARA), Budianto Marannu melalui rilisnya, 20 Agustus 2020.

“Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT PJM itu diduga melakukan kegiatan pertambangan dengan melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat sehingga pihaknya meminta Kepolisan Daerah (Polda) Sultra untuk segera melakukan penghentian aktivitas perusahaan tersebut. Dari hasil kajian data yang kami lakukan, ditemukan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT PJM telah diduga melakukan penambangan dengan menyerobot lahan milik masyarakat, untuk itu kami meminta pihak Polda sultra untuk segera melakukan penyegelan terhadap aktivitas perusahaan tersebut,” ungkap Budianto Marannu.


Selain itu pihaknya juga menemukan bahwa dalam aktivitas perusahaan tersebut diduga belum melakukan RKAB sehingga kegiatan perusahaan tersebut tergolong tidak diketahui oleh pemerintah

“Kami juga menduga bahwa perusahaan tersebut belum melakukan RKAB Di dinas ESDM sultra, sehingga kegiatan mereka tidak diketahui pemerintah,” jelasnya.

Selain RKAB, disinyalir bahwa setiap penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT PJM tidak pernah mengantongi Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra, sehingga kuat dugaan pihaknya bahwa Syahbandar Kolaka Utara turut bermain dalam memuluskan Ilegal Mining perusahaan tersebut.

“Tidak hanya RKAB, kami sinyalir bahwa setiap kali penjualan ore nikel yang dilakukan PT PJM tersebut, tidak pernah mengantongi Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Sultra, sehingga kuat dugaan kami bahwa pihak Syahbandar Kolaka Utara turut bermain dalam memuluskan Ilegal Mining perusahaan tersebut,” terang Budi kepada media ini.

Untuk itu dalam rangka memerangi Ilegal Mining yang diduga dilakukan PT Patrindo Jaya Makmur, pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah penindakan.

“Kami akan minta pemerintah provinsi untuk melakukan penghentian sementara aktivitas PT PJM. Insha Allah Minggu depan kami akan bertandang di Dinas ESDM, Polda Sultra dan DPRD Sultra untuk meminta penindakan atas aktivitas mereka, bila perlu rekomendasi Pencabutan IUP,” tegasnya.

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *