Sanksi Pelaku Money Politik Ditinjau dari UU Pilkada dan KUHP

  • Whatsapp

KENDARI – Demokrasi menjadikan rakyat memiliki posisi tertinggi untuk menentukan pilihan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada dasarnya Pemerintah yang baik adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika masyarakat dapat melakukan pemilihan yang selektif maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tatanan kehidupan politik yang bersih.

Dalam proses pemilihan inilah kunci awal dari berjalan tidaknya sistem demokrasi. Pada dasarnya prinsip demokrasi dalam suatu aktivitas pemilihan umum atau Pilkada adalah berlandaskan pada prinsip Luber Jurdil yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil.

Oleh karena itu tindakan mempengaruhi pemilih untuk memilih suatu calon tertentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Politik uang adalah suatu gangguan dalam proses politik dimana peserta atau kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan imbalan atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih.

Politik uang tidaklah dibenarkan secara hukum. Hal ini akan menyebabkan kekacauan pada paradigma hukum
dan politik di Indonesia. Prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan baik.

Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri bukan lagi menjadi prioritas utama. Timbul paradigma baru di benak masyarakat, dimana yang akan berkuasa adalah yang memiliki uang. Hal ini akan berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan. Sebagai pengemban aspirasi masyarakat pemimpin seharusnya yang mampu mewakili suara hati masyarakat. Apabila dari awal sudah tidak dilakukan pemilihan dengan berdasarkan pilihan masyarakat itu sendiri bukankah keputusan akhirnya juga pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu politik uang kini menjadi menjadi perhatian pemerintah dan diharapkan dapat diminimalisir keberadaannya dalam pemilihan baik itu dalam Pemilu maupun dalam Pilkada. Terkait dengan keberadaan politik uang ketika proses pemilihan berlangsung maka dikeluarkanlah Undang Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan kegiatan politik uang. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap calon peserta Pilkada dilarang untuk menjanjikan atau
memberikan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mempengaruhi pemilih. Dalam UU tersebut juga mengatur tentang tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh calon peserta terhadap pemilih. Perolehan suara harusnya berlandaskan pada visi dan misi dari calon peserta Pilkada bukan dari imbalan yang dijanjikan. Untuk itu maka tindakan politik uang dilarang dalam proses pemilihan dan kampanye di Pilkada.

Sanksi bagi calon peserta Pilkada yang melakukan Politik Uang terdapat dalam berbagai aturan yaitu di UU Nomor 10 Tahun 2016 dan KUHP. UU Nomor 10 tahun 2016 di Pasal 187A, dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan imbalan warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga pemungutan suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua) ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sanksi yang sama diberlakukan bagi pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Penulis menambahkan, Dalam frasa UU nomor 10 tahun 2016 ayat 2 berbunyi ; “Sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah”.

Sedangkan dalam Kitab Undang Undan Hukum Pidana (KUHP) BAB V tentang penyertaan Tindak pidana tepatnya di Pasal 55 dijelaskan bahwa (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (a) mereka yang melakukan, yang memerintahkan
untuk melakukan, dan yang berpartisipasi dalam melakukan perbuatan; (b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan cara kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, cara atau informasi, dengan sengaja mendorong
orang lain untuk melakukan tindakan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 149 (1) Barang siapa pada saat pemilihan berdasarkan peraturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan haknya dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratusan rupiah. (2) Hukuman yang sama diterapkan pada pemilih yang dengan menerima hadiah atau janji ingin disuap.

Penulis : Sugihyarman Silondae, S.H. (Advokat & Praktisi Hukum).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *