Kewenangan MK Diskualifikasi Paslon Kepala Daerah dan Menetapkan Paslon Terpilih

  • Whatsapp

KENDARI – Demokrasi Lokal adalah implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah-daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Konsepnya mengandaikan pemerintahan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Hal paling mendasar dalam demokrasi adalah keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama.

Perkembangan desentralisasi menuntut adanya proses demokrasi bukan hanya di tingkat regional tetapi di tingkat lokal.

Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau keikutsertaan rakyat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan memimpin daerah tersebut sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah ‘ lokal’ mengacu kepada ‘arena’ tempat praktek demokrasi itu berlangsung.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah, adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran – pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Putusan-putusan MK soal sengketa hasil Pemilu memiliki dasar hukum yang kuat, MK bisa memeriksa proses Pemilukada kalau ada pelanggaran. Jika pelanggaran sudah nyata, maka MK bisa membatalkan hasil. MK punya argumen yang kuat. Mahkamah Konstitusi boleh membuat putusan “Ultra Petita” (menjatuhkan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta) asalkan sejak awal pemohon menyebut “Et Aequo Et Bono” di dalam permohonannya. Artinya, pemohon meminta putusan yang adil itu meski tidak diminta.

Apabila kepentingan menghendaki, menurut penulis Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan. Putusan-putusan MK telah banyak melakukan terobosan-terobosan hukum, contoh kasus, Pemilukada di Jawa Timur
dipandang sebagai putusan yang kontroversial ketika itu, karena MK tidak
hanya menyelesaikan sengketa hasil yang berupa hitungan angka-angka yang dipermasalahkan tetapi juga mempermasalahkan prosesnya yang tidak jujur, adil dan trasnsparan.

 

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal. Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang-undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan pemilukada.

Dua kewenangan ini merupakan alat untuk mengawal demokrasi sesuai yang
diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kewenangan pengajuan undang-undang, MK berperan memberikan norma dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilukada. Putusan MK tersebut diharapkan menjadi upaya preventif guna menanggulangi perselisihan Pemilukada. MK memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada.

Berdasarkan fakta yang terungkap di beberapa sengketa pemilukada, suara yang diperoleh didapat melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan sehingga perolehan suara itu tidak benar dan oleh karenanya dinyatakan batal oleh MK. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak harus selalu berupa penetapan angka-angka yang diperoleh masing-masing kandidat.

Penulis : Sugihyarman Silondae, S.H. (Advokat & Praktisi Hukum).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *