Secara Hukum Dirut PT. AKP Tidak Terbukti Lakukan Tindak Pidana, Terdakwa Dibebaskan

  • Whatsapp

Ketgam: Kuasa Hukum Direktur PT. AKP saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Edi Fiat.

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Proses berjalanya kasus yang di alamatkan kepada Direktur Utama (Dirut) PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP), Ivy Djaya Susantyo atas laporan, Obong Kusuma Wijaya dan Simon Takaendengam selaku Direktur PT. Adi Kartiko (AK), telah nemukan titik terang. Dimana dalam kurun waktu yang cukup lama berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, akhirnya PN Kendari memutus dan mengeluarkan Putusan Perkara Pidana, dengan nomor 418/Pid.B12020/PN Kdi.

Dalam putusan perkara pidana tersebut, PN Kendari mengadili pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan,

1. Menyatakan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo melakukan perbuatan yang di dakwakan, namun bukan merupakan tindakan pidana.

2. Melepaskan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo dari segala tuntutan hukum.

3. Memerintahkan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan di ucapkan.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya kepada negara.

Hal tersebut diungkapkan Penasehat Hukum, Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP), H. Zulkifli Nasution, S.H, M.H., CLA., didampingi 2 (dua) rekanya, H. Andre Renardi, S.H., CLA., dan Irfan Fadly Lubis, S.H, Rabu 13 Januari 2021 disalah satu restoran ternama di Kendari.

“Dalam dugaan Kasus yang dialamatkan kepada Dirut PT AKP (Ivy Djaya Susantyo) atas laporan, Simon Takandengan dan Obong Kusuma Wijaya tersebut, terjawab sudah, sekian lama berproses di PN Kendari. Bahwasanya Dirut PT. AKP (Ivy Djaya Susantyo), terbukti melakukan suatu tindakan tetapi bukan tindakan pidana. Itu semua dikuatkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya yakni, vide bukti T-21, T-21 A, T-21 B, dan T-22 dalam fakta persidangan,” ucap Zulkifli.

Lanjut Kuasa Hukum PT. AKP mengatakan, PT AK atau Adhi Kartiko ini dalam fakta persidangan belum memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Rekening Bank, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Keterangan Domisili. Selain itu juga para pendiri PT AK tidak pernah melakukan penyetoran harta kekayaan sebagai Modal PT itu sendiri.

“Maka dengan demikian, Kepemilikan saham dan para pendiri PT AK dapat dikategorikan fiktif. Pasalnya, dengan mencermati mekanisme berdirinya PT AK sampai dengan belum adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI, maka dengan demikian pula secara hukum, PT AK telah dinyatakan bubar dan seluruh perbuatan atau tindakan atas nama PT AK tidak berdasar hukum,” beber Zulkifli Nasution.

“Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, sehingga menurut hukum Terdakwa haruslah dilepaskan dan segala tuntutan hukum,” sambungnya.

 

Laporan: Edi Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *