Syahbandar Raha Tertibkan Pelabuhan Untuk Kepentingan Masyarakat

  • Whatsapp

Ka UPP Raha, Abdul Rahman, SE

SENTRALSULTRA.ID, MUNA – Sejumlah perubahan mulai nampak di Pelabuhan Nusantara Raha, Kabupaten Muna, mulai dari penertiban pelabuhan, dengan menerapkan aturan, memaksimalkan ruang tunggu beserta fasilitasnya, penataan tempat parkir, penegakan disiplin sesuai aturan, larangan memancing di dermaga, penataan pedagang dan terobosan-terobosan lainnya. Hal tersebut diharapkan berhasil dengan kerja keras pihaknya bersama staf dan pihak-pihak terkait.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka UPP) Raha, Abdul Rahman, SE, kepada Sentralsultra.id, Kamis, 20 Januari 2021 mengatakan, penertiban di pelabuhan Raha, sudah selayaknya dilakukan sebagai penyelenggara pelabuhan untuk melakukan pembenahan.

“Kami sebagai penyelenggara pelabuhan, menggerakan pelabuhan ini sesuai dengan tujuannya yakni, menjaga fasilitas, memberi pelayanan publik, begitu juga dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di dalamnya seperti Karantina, Kepolisian, TKBM, organisasi pelayaran, pokoknya semua yang bergerak di bidang kemaritiman,” ungkap Abdul Rahman.

Menurut Abdul Rahman, kondisi seperti itu di pelabuhan, sudah terbentuk. Ia menolak jika dikatakan terjadi perubahan yang signifikan. Hanya saja, terkadang ada pihak yang kurang menyadari pelabuhan itu milik siapa.

“Alhamdulillah saat saya masuk, apa yang saya dapatkan saat bertugas di pelabuhan Utama Makassar, begitu juga di Baubau tahun 2013, pengalaman itu saya coba terapkan disini,” paparnya.

Dalam penerapan aturan pun, tidak semata-mata hanya berdasarkan aturan saja, karena akan terkesan kaku. Mantan KSOP Toli-toli ini mencotonhkan, yang dibolehkan berada di tenda penumpang adalah mereka yang memiliki tiket dan pihak yang berkepentingan, namun faktanya pedagang asongan atau buruh bisa berada di dalam.

“Kalau semata-mata kita gunakan aturan kelihatannya kaku. Jadi ada kebijakan pimpinan namanya,” ungkapnya.

Tempat jualan para pedagang yang berhadapan memudahkan para pedagang. sejumlah pedagang kerap mengangkat dagangannya ke trotoar untuk memudahkan akses transaksi dengan para pembeli. Alhasil, dampak yang dirasakan pedagang positif, penghasilan merekapun ikut bertambah.

“Saya mendekati mereka, bahwa tertib itu sangat penting, sehingga penghasilan merekapun bertambah. Kalau sudah seperti itu kan yang rasakan mereka, bukan saya,” paparnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan. Terkait hal itu ada undang- undang vertikal dan pemerintah daerah.

“Ada Undang-undang koordinasi antara lembaga vertikal dan daerah. Ibaratnya, pelabuhan itu negara kecil dalam daerah. Jadi aturan kami yang kami terapkan bukan daerah” ungkapnya.

Salah satu contohnya adalah kendaran angkut luar kota, seharusnya tidak boleh parkir di areal pelabuhan, karena ada asosiasi Ekspedisi kapal laut. Kendati demikian, koordinasi terus dilakukan, karena tidak ada terminal yang stand by terus menerus.

Abdul Rahman juga mengharapkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi, sehingga aktivitas di pelabuhan juga menjadi ramai. Abdul Rahman ingin menciptakan kondisi pelabuhan yang aman, sehingga perputaran ekonomi juga baik. Ia juga berharap, Pemerintah daerah berperan dalam menuntaskan persoalan Koperasi pelabuhan atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yang hingga saat ini kepengurusannya tidak jelas.

Ia mengakui, dalam menertibkan Pelabuhan Raha, tidak semua merasa nyaman. Ada oknum yang merasa terganggu, dengan hal tersebut. Akan tetapi, Abdul Rahman menegaskan, hal itu dilakukan dengan ikhlas untuk kebaikan bersama.

“Peran semua pihak juga sangat penting, begitupula dengan pemerintah daerah,” tutupnya.

Laporan: Redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *