Pemkab Konut Bersama CV UBP Gelar FGD PPM, Bupati Siapkan Perda Terhadap Perusahaan

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KONUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Konawe Utara (Konut), bersama CV Unaaha Bakti Persada (UBP) menggelar kegiatan Focus Groub Discussion (FGD) mengenai penelitian merumuskan rencana induk Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berhubungan dengan penelitian dan penyelesaian tesis mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo (UHO) yang dilaksanakan di perusahaan CV UBP.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Anawai Ngguluri Lantai I Kantor Bupati Konut. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Konut, Ruksamin yang dihadiri Plt Sekda Konut, Kapolres Konut yang diwakili Kasat Reskrim, Forkompinda, tokoh masyarakat, media serta pihak terkait dan LSM.

Bupati Konut, Ruksamin mengapresiasi kegiatan FGD PPM ini sebab, CV UBP merupakan perusahaan pertambangan yang dimiliki dan dijalankan oleh anak-anak lokal yang pertama kali. Bupati berharap agar kedepan perusahaan pertambangan lainnya dapat mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pihak CV UBP hari ini, agar kiranya anggaranya dana PPM perusahaan pertambangan yang ada di Konut dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran sehingga betul-betul dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar tambang yang terkena dampak langsung.

Selain itu lanjut Ruksamin, kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh pihak CV UBP ini dibantu oleh rekan-rekan dari mahasiswa teknik pertambangan UHO Kendari. Kepentingan Pemkab Konut membuka acara ini pasalnya, dirinya (Bupati) sekarang lagi menulis dan membuat sebuah rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan.


“Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam locus lingkungan diantaranya tanggung jawab sosial masyarakat di lingkungan perusahaan dan tanggung jawab sosial terhadap pemerintahan baik di daerah, kecamatan, desa dan instansi vertikal yang berkepentingan,” ungkap Ruksamin, Kamis 11 Februari 2021.

Dulu, dikenal dengan CSR, ini saya mau jadikan kajian akademik bagi Pemda, kebetulan locusnya salah satu desa di Morombo Pantai masukkan saya Perda tentang itu kalau hanya CSR kadang kala dimanfaatkan oleh oknum entah Kadesnya yang tidak transparan.

“Dengan akibat bencana sosial ataupun bencana alam maka harus dilakukan kajian, harus akademik yang bicara bukan persepsi apalagi ada muatan politisnya,” ujarnya.


“Untuk lingkungan kita sudah tidak punya kewenangan lagi artinya kecil apalagi namanya pemerintah kabupaten kalau sudah pusat bilang begini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ini semua sudah dikendalikan pusat,” sambungnya.

Dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Morombo Pantai kata Ruksamin, jika atas nama masyarakat tolong supaya muncul disitu tata kelola pertama diberikannya sumbangan semacam CSR. Jika itu yang diberikan maka jangan berikan kepada Kadesnya tapi berikan kepada Pemdes.

“Artinya saya ini melalui DPMD membuka ruang disana bahwa pendapatan asli Desa disitu ruangnya. Salah satunya ada CSR harus masuk di APBDes karena disanalah letak transparansinya,” jelasnya.

Olehnya itu harapan kita ini merupakan salah satu masukkan positif paling tidak menambah suasana keilmuan kita dalam berbuat untuk pelayanan masyarakat.

“Saya minta jika dilakukan kajiannya, yang menjadi tanggung jawab untuk perusahaan maka harus transparan dengan membuka ruang melalui DPMD ini bahwa PAD murni salah satunya adalah CSR dengan dibuatkannya Perbup dimulai kelembagaan, “tutupnya.

Untuk diketahui judul penelitian tersebut membahas tentang tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo.

Penulis: TIM.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *