Soal Pembangunan RS Jantung dan Perpustakaan, Begini Penjelasan Dinas Cipta Karya

  • Whatsapp

Ketgam: Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang, Panca didampingi rekanya saat memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Sentralsultra.id.

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Panca, ST., MT menjelaskan secara teknis bahwa, informasi terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Sultra, dalam pembangunan 2 (dua) Mega proyek di bumi anoa yakni Rumah Sakit (RS) Jantung dengan anggaran sebesar Rp.95 miliar dan Perpustakaan sebesar Rp.28 miliar pada tahun 2020 lalu, terindikasi korupsi. Hasil audit yang menemukan kerugian negara tersebut, jelasnya, sudah selesai, dan tidak ada masalah. Panca juga meluruskan bahwa hasil temuan tersebut bukan dari Inspektorat seperti yang diinformasikan sebelumnya.

“Saya juga meluruskan bukan dari Inspektorat seperti diinfokan sebelumnya, tapi hasil audit BPK,” tuturnya.

Diterangkan Panca, seluruh pekerjaan di lingkup Pemprov Sultra secara rutin dilakukan pemeriksaan oleh BPK pada setiap tahunnya. Audit itu merupakan rangkaian proses pengadaan untuk bangunan negara, sehingga sebelum dimanfaatkan, prosedurnya terlebih dulu dilakukan audit, guna akuntabilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan, sejauh mana bangunan tersebut dapat dimanfaatkan.

Ketgam: Kabid Cipta Karya, Panca saat memperlihatkan dokumen kepada awak media. Foto: Sentralsultra.id.

Kendati begitu, Panca, membenarkan hasil audit BPK yang menemukan kerugian negara sebesar Rp.283 juta. Akan tetapi, temuan tersebut, berdasarkan aturan yang ada, berupa sanksi administrasi dan pihak terkait harus mengembalikan. Hal tersebut ungkapnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 yang mulai berlaku pada bulan Februari 2021. Perpres tersebut sama dengan Perpres sebelumnya.

“Jadi memang ada temuan dari BPK dan sesuai aturan, harus ada kesediaan dari pihak-pihak tersebut, dan ada sanksi administrasi termasuk kekurangan volume. Besarannya itu sekitar Rp.283 juta dan sudah ditindak lanjuti. Kami ada bukti penyetoran, dan dalam proses pelunasannya pun, ada penugasan dari Inspektorat. Jadi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kalau di Pemda yang salah satunya adalah Inspektorat, melakukan pemantauan, sehingga ujungnya adalah kegiatan yang akuntabel,” ungkapnya.

Alhasil, dalam proses audit pada tahun 2020, BPK merekomendasi hasil audit pelunasan temuan itu, sehingga BPK mengeluarkan laporan hasil audit akhir yang mengatakan kegiatan tersebut sudah diselesaikan, (Clear).

“Kecuali tidak ditindak lanjuti itu selama 2 bulan, baru dipanggil PPKnya dan dilakukan persidangan oleh APIP, kalau tidak ada baru tindak lanjuti baru masuk ke ranah. Hukum,” tuturnya.

Ia menerangkan, temuan didapatkan karena terkadang ada faktor tehnis karena pekerjaan itu direncanakan diatas meja hasil pekerjaan yang dilakukan diatas meja, berbeda dengan kondisi di lapangan.

“Penyusutan satu atau dua sentimeter saja bisa sampai puluhan juta,” tutupnya.

Laporan: hs.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *