Syahbandar Kelas III Kolaka, Bantah Dirinya Berkonspirasi Dengan Pemilik Tersus Ilegal

  • Whatsapp

Kepala Syahbandar, Hasfar, M., SE., MM saat berkunjung ke salah satu pesantren di Kolaka. Foto: Istimewa.

SENTRALSULTRA.ID, KOLAKA – Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolaka, Hasfar, M., SE., MM membantah dengan tegas bahwa pihaknya, telah berkonspirasi, dan tutup mata serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala KUPP (Syahbandar) Kelas III Kolaka, lingkup Kabupaten Kolaka-Kolaka Utara untuk kepentingan pribadinya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pada suatu perusahaan tertentu yang telah melakukan pengangkutan ore nikel pada sejumlah Terminal Khusus (Tersus) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut),

“Seperti yang dituduhkan melalui media. Itu tidak benar, bahwasannya, saya sebagai Kepala KUPP Kelas III Kolaka, berkonspirasi dengan pemilik Tersus ilegal yang beraktivitas di Kolaka Utara. Itu semua tidak benar. Dan itu fitnah besar. Kami tidak lain bekerja sesuai dengan SOP Kesyahbandaran yang ada,” tegas Hasfar. Selasa 23 Februari 2021.

Kepada media ini, Kepala Syahbandar, Hasfar mengatakan, pihaknya hanya menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB), sesuai rujukan dari tim Surveyor yang memiliki kewenangan mengetahui keberadaan kapal yang berlabuh di jety yang akan memuat ore nikel.

Perlu diketahui lanjut Hasfar, sekarang ini dalam pengurusan Nomor Induk Berwirausaha (NIB) di Online Single Submission (OSS) adalah bebas di akses seluruh Indonesia dan kapan saja bisa.

“Seperti yang sampaikan pihak PTSP Kolaka Utara, bahwa hanyalah 1 (satu) perusahaan yang memiliki izin Tersus di Kolut. Jadi kalau menurut saya, ini agak keliru pernyataannya. Karena itu, tadi, sekarang ini pengurusan NIB di OSS bebas di akses seluruh Indonesia. Jangan mengatakan hanya satu perusahaan saja yang ada izinnya, dan yang lain tidak legal karena tidak mengurus di Kolut,” terangnya.

Lebih lanjut Kepala KUPP Kelas III Kolaka menjelaskan, kami sudah melayangkan surat untuk pemberhentian operasi pada jetty yang diduga belum memiliki izin (Tersus), salah satunya PT Kurnia Mining Resources (KMR), dan PT Kasmar Tiar Raya (KTR) di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara.

“Saat ini kami hentikan. Dan tidak ada lagi kapal yang sandar di jetty tersebut serta tidak ada pelayanan surat persetujuan berlayar sampai terbitnya izin operasi Tersus untuk perusahaan (PT KMR dan PT KTR) di maksud,” paparnya.

“Setiap perusahaan wajib pemilik IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengangkutan bahan tambang dengan memanfaatkan garis pantai untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan. Termasuk didalamnya, seperti Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) wajib memiliki izin,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Hasfar menjelaskan, mengenai visi misinya dalam bekerja sebagai pimpinan tertinggi di KUPP Kelas III Kolaka yakni menciptakan keselamatan transportasi yang aman dan tertib. Dan melindungi lingkungan maritim di seluruh wilayah perairan laut dan pantai. Serta melakukan pengawasan transportasi laut yang handal sesuai standar nasional maupun internasional dengan meningkatkan keselamatan, pengamanan dan ketertiban.

Laporan: Edi Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *