Diduga Garap Kawasan Hutan di Konut, PT Putra Intisultra Perkasa Bakal Dilapor ke KLHK dan Mabes Polri

  • Whatsapp
?

Foto: Istimewa

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Salah satu Perusahaan tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) PT. Putra Intisultra Perkasa (PIP) diduga menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Dugaan tersebut berdasarkan data dari Forum Advokasi Lingkungan Hidup Indonesia (ForLink) yang di peroleh dari hasil overlay Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Eksekutif ForLink, Halfin menduga, aktivitas PT. Putra Intisultra Perkasa diduga menambang tanpa IPPKH. Dimana kita ketahui lanjut Halfin, PT PIP ini beraktivitas di Kecamatan Lasolo, kabupaten Konut.

“Kami menduga aktifitas PT. PIP menggarap kawasan hutan, dan tidak memiliki IPPKH. Dimana kita ketahui pula, data overlay KLHK di bulan Oktober 2020, PT. PIP tidak terdaftar sebagai pemegang IPPKH secara sah,” ungkap Halfin melalui pres rilis belum lama ini.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penambangan tanpa IPPKH bisa mengakibatkan beralih fungsinya kawasan hutan.

“Proses penambangan tanpa IPPKH bisa mengakibatkan beralih fungsinya kawasan hutan tanpa terkontrol dan bisa mengakibatkan dampak lingkungan yang sangat fatal, dikarenakan tidak ada pemantauan dari KLHK secara berkala atau tidak adanya pemantau sebelumnya dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan sebelum proses penambangan berlangsung,” jelasnya.

Lebih lanjut Halfin menegaskan, jika dugaan itu terbukti maka PT. PIP harus menjalani proses hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dijelaskan bahwa, Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ditegaskannya lagi, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian IPPKH yang diterbitkan oleh KLHK dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Aturan serta tahapannya sangat jelas dengan rujukan normatif, jika hal itu tidak terpenuhi maka Perusahaan tersebut harus berurusan dengan penegak hukum,” bebernya.

Pihak ForLink pun sudah menyiapkan semua dokumentasi pelaporan ke KLHK dan Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Hukum tersebut.

“Kami juga sudah menyiapkan semua dokumen kelengkapan untuk melaporkan dugaan tersebut ke KLHK dan Mabes Polri,” ungkapnya.

Terkait dugaan tersebut awak media kami pun mengkonfirmasi ke Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Dinas Kehutanan Sultra Beni Rahardjo ia membenarkan bahwa PT. Putra Intisultra Perkasa tidak memiliki IPPKH.

“Di data kami belum ada pemegang IPPKH atas nama entitas tersebut,” katanya saat dihubungi via WhatsApp. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *