Dituding Rambah Hutan Tanpa IPPKH, PT Roshini : Itu Sangat Tidak Benar dan Tidak Mendasar

  • Whatsapp

Direktur Operasional PT Roshini Indonesia, Amiruddin Sami. Foto: Sentralsultra.id.

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – PT Roshini Indonesia membantah dengan tegas atas beredarnya di sejumlah media bahwa pihaknya telah melakukan aktivitas pertambangan di areal Hutan Lindung (HL) atau menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari instansi terkait. Jadi apa yang dituduhkan kepada kami di PT Roshini Indonesia itu, itu sangat tidak benar. Apalagi saya ini mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan. Jadi saya tau persis tentang masalah hutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Amiruddin Sami, selaku Direktur Operasional PT Roshini Indonesia. Jumat 12 Maret 2021.

“Memang perlu kita ketahui bahwa, hutan itu terbagi beberapa pengelompokan berdasarkan fungsi hutan, diantaranya, hutan Suaka atau Hutan Konservasi, Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Konversi (HK), dan hutan Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan hal tersebut, ada 2 (dua) hutan yang tidak boleh dijama, atau tidak boleh dikorek atau dilakukan penambangan. Yakni, tadi itu, Hutan Suaka dan Hutan Lindung. Itu tidak bisa di korek,” ungkap mantan Kepala Dinas Kehutanan Konut.

Amiruddin Sami membeberkan, kalau kita melintas diwilayah tersebut (Hutan Suaka atau Konservasi), itu harus ada izin dari BKSDA. Dan jika kita menambang di Hutan Lindung atau (HL) tanpa izin, itu tidak bisa pula. Kenapa dikatakan HL dan dilarang menambang di hutan lindung tersebut, itu karena merupakan sumber tata air, fungsinya mempertahankan hidrologi (ilmu tentang air dibawah tanah).

“Nah kalau itu di korek, maka cadangan air tanah itu habis. Sehingga Pemerintah itu tidak memperbolehkan hal tersebut terjadi,” jelasnya.

Memang ada beberapa hutan yang bisa dilakukan penambangan di Hutan lindung lanjut Amiruddin, tapi namanya underground (bawah tanah). Misalnya kita menambang emas. Tapi kayunya tidak bisa di rusak. Ia hanya bisa di bor. Jadi tidak merusak hutan. Akan tetapi kalau itu nikel, maka tidak bisa dilakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Terkecuali, kalau hutan lindung itu sudah diturunkan statusnya, menjadi hutan produksi terbatas. Itu baru boleh dilakukan penambangan.

“Jadi apa yang dituduhkan, itu sangat tidak benar. Dan itu tidak mendasar. Lagipula PT Roshini ini luasnya hanya 109 hektar. Dari 109 hektar tersebut, ada memang hutan lindungnya. Tapi hanya kurang lebih dari 4 hektar dan itu di sudut-sudutnya,” terang Amiruddin kepada media ini.

Lanjut Amiruddin menjelaskan, kalaupun ada bukaan lahan di areal lain, berarti itu pada saat IPPKH nya masih hidup. Tapi setelah mati, kita tidak melakukan aktivitas lagi.

“Sambil kita menunggu perpanjangan IPPKH nya. Kalau sudah melakukan perpanjangan baru bisa lagi kita melakukan aktivitas pertambangan,” ujarnya.

“Jadi kadang kita punya teman-teman, belum memahami persis pengelompokan tentang hutan atau fungsi hutan, begitu beraktivitas di hutan langsung menganggap hutan tersebut, Hutan Lindung. Padahal hutan itu banyak. Tidak hanya hutan lindung,” sambung Amiruddin Sami kepada media sentralsultra.id. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *