BEM FH Unusra Minta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pengusaha Lokal

  • Whatsapp

Jusran

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Universitas Nahdlatul Ulama (Unusra) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintah agar menghentikan praktik kriminalisasi terhadap pengusaha lokal. Setelah kita melihat fenomena yang kemudian terjadi beberapa hari ini, bahwa ada beberapa pihak institusi pemerintah yang mulai memainkan peran layaknya aktor untuk mencoba mempermainkan pengusaha-pengusaha lokal atau asli daerah, untuk kepentingan pihak lain. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Unusra, Jusran. Selasa 30 Maret 2021.

Diungkapkan Jusran, modus yang dilakukan para oknum institusi pemerintah sebuah bentuk kebobrokan yang sangat seksi dipertontonkan oleh publik dan ini merupakan tindakan penindasan kaum pengusaha-pengusaha lokal kita khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan mendalilkan UU Cipta Kerja, untuk mengkebiri pengusaha lokal kita yang ada di daerah khususnya yang tersebar diberbagai wilayah dan daerah di Sultra dimana ketika kembali dengan apa yang jadi visi Presiden Republik Indonesia (RI) dan Kapolri harusnya mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum.

“Saya kira itu jelas yang dijelaskan oleh Presiden dan Kapolri kita,” ujarnya.

“Dan ini merupakan suatu perampasan diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap pengusaha lokal kita yang ada di Sultra ini, dengan berbagai dalil untuk mencari celah untuk bagaimana melumpuhkan pengusaha-pengusaha lokal kita harusnya pemerintah ya harus lebih pro terhadap pengusaha lokal kita dari pada yang lain,” lanjutnya.

Lebih lanjut Jusran mengatakan, mereka harusnya berpikir jernih untuk bagaimana merawat serta memfasilitasi pengusaha- pengusaha lokal kita agar bisa dan mampu memperbaiki tatanan ke miniman perekonomian, yang hari ini dikarenakan oleh pandemi Covid-19 khususnya di daerah sultra ini.

“Pengusaha kita harus di fasilitatarori dengan baik, bukan malah dipaksa untuk dikebiri,” imbuhnya

Menurut saya, ini sangat luar biasa ketika pemerintah dan pengusaha lokal kita mampu bersinergi untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian. Apalagi di musim pandemi Covid-19 ini harus disponsori dan suport untuk bagaimana bisa kembali berjalan efektif roda pundi-pundi perekonomian yang sangat kian melemah.

Pemerintah jangan mau di interfensi dan jangan membuat merana pengusaha hanya akan sebuah kepentingan lain, apalagi kalau pengusaha-pengusaha luar mereka hanya mengerok apa yang kita punya dan kemudian pergi lalu melambaikan tangan.

“Olehnya itu saya menegaskan bahwa sampai yaumul qiyamatpun kami selaku masyarakat pribumi anoa Sulawesi Tenggara kami tidak akan pernah tunduk dan diam atas apa yang telah oknum institusi pemerintah perlihatkan dengan kebobrokannya itu,” tegasnya.

“Saya prihatin jika praktik itu dibiarkan, maka penduduk lokal Sultra hanya akan menjadi penonton di daerah sendiri,” lanjutnya lagi.

Dikesempatan itu, Jusran meminta kepada pihak institusi pemerintah terkait agar tidak terintervensi oleh pengusaha luar. Dan meminta Presiden maupun Kapolri lebih mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum, agar segera diimplementasikan. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *