Diduga Maladministrasi, ESDM Sultra Didesak Cabut IUP PT Sangia Perkasa Raya Bersama Hafar Indotech

  • Whatsapp

Ketgam: Presidium Kapitan Sultra, Asrul Ramdani bersama Ados saat berdiskusi dengan Sekertaris Dinas ESDM Sultra, Ridwan Boce. Foto Edi Fiat.

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI РSejumlah massa aksi yang tergabung dalam lembaga, Koalisi Aktivis Pemerhati Pertambangan dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra), menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam orasinya, pihaknya (Kapitan Sultra), meminta ESDM Sultra untuk melakukan sangsi administrasi karena diduga adanya maladministrasi, dengan merekomendasikan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Sangia Perkasa Raya (SPR), bersama PT Hafar Indotech (HI). Tak hanya itu, Kapitan Sultra meminta ESDM Sultra untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan eksekusi lahan sengketa berdasarkan putusan 225K/TUN/2014 serta putusan 448K/TUN/2019. Lebih lanjut Kapitan Sultra meminta kepada dinas ESDM Sultra merekomendasikan pemberhentian aktivitas karena tidak memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), Kepala Tehnik Tambang (KTT) dan dokumen administrasi lainnya, yakni jaminan reklamasi dan pasca tambang yang diduga tidak dilakukan PT. SPR dan PT. HI diatas lahan BUMN. Hal tersebut diungkapkan Presidium Kapitan Sultra, Asrul Ramdani, belum lama ini.

Asrul nama sapaan akrabnya menjelaskan saat berorasi, aktivitas pertambangan di wilayah Sultra sangat meningkat signifikan, sejak berlakunya otonomi daerah atau disentralisasi hingga pemerintah pusat mengambil alih semua kepengurusan terkait pertambangan. Namun sistem pengawasan dalam pengelolaannya menjadi longgar.

“Dimana dari hasil investigasi kami (Kapitan Sultra) dilapangan, kami menemukan PT Sangia Perkasa Raya dan PT Hafar Indotech kembali melakukan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut). Bukan hanya itu, kedua perusahaan tersebut juga telah diduga memalsukan dokumen untuk penjualan ore nikel dilahan status quo,” beber Asrul saat melakukan orasinya.

Lebih lanjut Asrul menjelaskan, Kedua Perusahaan tersebut menggunakan Jety milik perusahaan lain. Di samping itu PT Sangia Perkasa Raya dan PT Safar adalah salah satu perusahaan IUP yang lahannya tumpang tindih dengan PT. Aneka Tambang
(Antam) TBK site Mandiodo berdasarkan putusan terakhir 448K/TUN/2019 yang ingkra, yang artinya bahwa, mengabulkan permohonan kasasi direktur jenderal mineral dan batubara, dan PT Antam atas lahan blok Mandiodo.

“Dan ini hasil dari investigasi kami juga, serta kami menduga bahwa PT Sangia Perkasa Raya dan Hafar Indotech ini, kemudian mengizinkan beberapa perusahaan kontraktor maining untuk beraktivitas kembali dan diketuai atas persetujuan pemilik perusahaan,” jelasnya.

Dan dilahan PT Sangia Perkasa Raya itu, ada sekitar dua perusahaan yang lagi beraktivitas diantaranya, PT. NJM dan PT. SAM yang diketahui pemilik perusahaan kontraktor maining yang ada dalam perusahaan PT Hafar yakni PT MIS. Sementara itu PT PMS saat ini dalam melakukan proses pemuatan ore nikel dari lahan PT SPR dengan menggunakan jalan houling dan stocfile perusahaan lain.

“Maka dari itu kami yang tergabung dalam lembaga Koalisi Aktivis Pemerhati Pertambangan dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra), meminta pihak-pihak terkait untuk membasmi dugaan kejahatan di bumi Oheo itu. Terutama Polda Sultra yakni, Dirkrimsus untuk memeriksa dan menangkap kedua pimpinan pemilik IUP atas dugaan tindak pidana pertambangan. Kami juga meminta kepada Dirkrimsus polda Sultra untuk segera menetapkan tersangka kepada kedua pimpinan pemilik IUP dan kontraktor maining atas dugaan tindak pidana pertambangan,” pinta Asrul Ramdani yang ditemani rekannya Ados JR.

“Dan berharap Kapolda Sultra, melalui Dirkrimsus untuk mengusut persoalan ini dengan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun,” lanjut harap Asrul.

Sementara itu, Dinas ESDM Sultra, melalui Sekretaris, Ridwan Boce mengatakan, memang sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh PT Sangia Perkasa Raya dan PT Hafar Indotech, untuk bahasa lainnya itu mau dibilang aktivitas bar-bar. Kenapa dibilang bar-bar, karena ESDM Sultra sudah menghentikan aktivitas yang dilakukan kedua perusahaan tersebut.

“Dimana saat dilakukan RKAB pihak perusahaan tidak menghadiri, dan KTT nya juga tidak ada, termasuk jaminan reklamasi tidak ada. Dan memang, lokasi tersebut itu milik Antam,” ungkapnya

“Cuma dalam proses sekarang ini, kami dari Provinsi bersama Forkompinda aturan sudah berubah, yang kami dengar terakhir, semua IUP akan dievaluasi di kementerian ESDM. Termasuk di BKPM dan melibatkan stakeholder yang ada, termasuk Bareskrim Polri, Kejaksaan untuk mengambil putusan masalah ini. Yang jelas, yang dipatuhi adalah putusan Mahkamah Agung. Dan ini putusan yang paling tertinggi. Kecuali barangkali ada Bukti yang baru,” beber Sekdis ESDM.

“Kita menjunjung tinggi keputusan paling tertinggi. Tinggal sekarang menunggu respon pada surat keputusan tersebut. Intinya kami tidak semerta-merta untuk langsung mencabut. Ada mekanisme yang harus dilakukan. Kita harus koordinasikan dengan segala pihak. Kita tidak bisa jadi pemain tunggal dalam masalah ini. Termasuk ya tadi, BKPM kita libatkan, kejaksaan kita libatkan, kepolisian kan ini tanggungjawab kita sama-sama,” lanjutnya.

Lanjut Plh Kadis ini menjelaskan, kemudian dalam rangka merespon keputusan Mahkamah Agung, jadi 11 IUP menurut Pemerintah Pusat ada sebagian CnC dicabut. Jadi dari 11 IUP itukan tidak CnC semuanya. Kalau dalam Permen ESDM yang terakhir itukan yang non CnC, harusnya itu dicabut.

“Jadi pada intinya kami dari pihak ESDM selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait yakni, forkopimda. Kemarin belum selesai kita melakukan koordinasi dengan Forkopimda, ternyata regulasi berubah lagi di Pusat. Sekarang itu lagi berproses. Sekarang lagi melakukan evaluasi terhadap permasalahan dimaksud. Bahkan bukan hanya di Blok Mandiodo, akan tetapi semua IUP,” jelas Ridwan Boce. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *