Polda Sultra Diduga Terima Dana Koordinasi Ratusan Juta, Ditreskrimsus : Kita Akan Selidiki

  • Whatsapp

Ketua Bakin Sultra, La Munduru

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam lembaga Barisan Aktivis Keadilan (Bakin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi di Polda Sultra, pada hari Kamis 8 April 2021. Massa aksi meminta Polda Sultra untuk memanggil dan mengadili oknum RY karena diduga menuduh oknum anggota Polda Sultra dan oknum anggota Polsek Lasolo menerima dana koordinasi ratusan juta rupiah dari setiap pengapalan ore nikel. Dan selanjutnya massa aksi melakukan orasinya di Kejati Sultra.

Perlu diketahui bahwa RY ditemani GR, dan GR sebagai saksi hingga terjadinya dugaan penudingan Polda Sultra menerima dana jalur koordinasi setiap pengapalan ore nikel, dan mereka ini tetap rekan bisnis.

“Olehnya itu, kami meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memanggil oknum RY bersama rekannya (GR), karena diduga menuduh oknum anggota Polda Sultra dan anggota Polsek Lasolo menerima dana koordinasi ratusan juta rupiah dari setiap pengapalan ore nikel. Polda Sultra dituduh oknum RY bahwa, oknum anggota Polda Sultra menerima dana koordinasi dari penambang sebesar Rp150 juta, sedangkan oknum anggota Polsek Lasolo menerima dana sebesar Rp112 juta. Itu per tongkangnya,” ungkap Ketua Umum Bakin Sultra, La Munduru.

Munduru menjelaskan bahwa, dalam pasal 207 KUHP jelas menjelaskan, “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4500 (empat ribu lima ratus) rupiah”. Sehingga hal ini mendasari kami untuk mendesak aparat penegak hukum, karena adanya dugaan oknum (RY dan GR) yang menuduh institusi Kepolisian.

Akan tetapi perlu diketahui lanjut Munduru, tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang rendah. Pada dasarnya Kepatuhan hukum berbicara mengenai pengenalan seseorang terhadap hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak dan kewajiban, serta kualitas moralitas seseorang atau individu.

“Kepatuhan yang sebatas hanya bersifat pengenalan saja, akan menyebabkan rasa kepatuhan yang rendah, namun jika ditambah dengan moral yang tidak baik, maka kualitas kepatuhan hukumnya juga akan semakin buruk. Seperti adanya beberapa perusahaan yang diduga menggelapkan pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga kesejahteraan rakyat bukan nya semakin maju akan tetapi semakin menurun,” beber Munduru.

“Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pada pasal 39 ayat 1 UU perpajakan jo. pasal 65 ayat 1 KUHP sebagai dasoleh atau keharusan, salah satunya perbuatan sengaja tidak mendaftar diri dan tidak menyetor pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Olehnya itu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindakan pidana,” lanjut aktivis pantang ini.

Berdasarkan penjabaran pasal-pasal diatas lanjut Munduru, sehingga kami yang tergabung dalam lembaga Bakin Sultra ini menggelar aksi pula di Kejati Sultra guna mencari dan menyelamatkan yang menjadi kewajiban setiap anak bangsa untuk menjaga jika terjadinya dugaan ketimpangan di Indonesia terkhusus di Sultra, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Blok Mandiodo yang kita cintai bersama ini.

“Olehnya itu, kami meminta kepada Kejati Sultra untuk melakukan indentifikasi terhadap perusahaan tambang di Sultra karena diduga melakukan penggelapan pajak dari setiap aktivitas ilegal mining yang mereka lakukan terkhusus di Blok Mandiodo, kabupaten Konawe Utara (Konut),” terang mantan ketua keorganisasian MPM UHO.

Menanggapi hal itu, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, Kombes Pol Heri Tri Maryadi yang menemui masa aksi menyampaikan bakal menindaklanjuti atas aspirasi yang disampaikan Bakin Sultra. “Aspirasi teman-teman kami akan sampaikan kepada pimpinan,” ungkapnya.

Pihaknya juga bakal melakukan penyelidikan, dan jika terbukti maka dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada. “Kami akan segera mengungkap dugaan oknum Polisi yang menerima dana tersebut,” papar Heri Tri Maryadi.

Ditempat terpisah, Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody mengatakan, pihaknya akan memanggil semua tambang-tambang yang diduga tidak menyetor pajak termasuk Blok Mandiodo. “Bagi perusahaan tambang yang tidak menyetor maka akan disanksi berat,” ungkapnya singkat. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *