FPPH Sultra Desak Penegak Hukum Adil Dalam Kasus PT TMS

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Forum Pengawal Penegakan Hukum (FPPH) Sultra mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan putusan yang adil dalam kasus PT Tonia Mitra Sejatera (TMS).

Kordinator FPPH, Rahman dalam keterangan persnya menjelaskan, desakan itu sebagai bentuk dukungan kepada penegak hukum di pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara.

“Kami akan melakukan aksi-aksi unjuk rasa untuk mendorong keadilan itu,” ujar Rahman.

Rahman menyatakan aksi unjuk rasa pada Rabu 21 April 2021 di Pengadilan Tinggi Sultra dan Polda Sultra, bukan pertama dan terakhir. Tetapi itu merupakan upaya untuk memberikan dukungan kepada penegak hukum, agar jangan mau diintervensi oleh siapa pun dalam memberikan keadilan.

“Di tingkatan Pengadilan Negeri Kendari, kasus pidana pemalsuan tanda tangan dan dokumen menjerat empat terdakwa, mereka dituntut maksimal 7 (tujuh) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah memalsukan tanda tangan Muhamad Lutfi dan Ali Said sebagai pemilik sah PT Tonia Mitra Sejatera,” ungkapnya.

“Di Tingkatan Pengadilan Tinggi Sultra, kuasa hukum Muhamad Lutfi dan Ali Said mengajukan memori banding terhadap kasus perdata, dikarenakan PN Kendari hanya mengabulkan sebagian dari gugatan mereka. PN Kendari melalui putusan nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi, hanya mengabulkan sebagian gugatan diantaranya menyatakan Muhamad Lutfi dan Ali Said sebagai pemilik sah PT Tonia Mitra Sejatera,” lanjutnya.

Selain itu, pengacara salah seorang terdakwa kasus pidana pemalsuan tanda tangan dokumen PT Tonia Mitra Sejatera telah melaporkan sejumlah pihak ke Polda Sulawesi Tenggara pada, Senin (19/4/2021). Ardiyansyah Tamburaka melalui kuasa hukumnya Ardi Hazim melaporkan A. Syamsu Rijal, Arinta Nila Hapsari, Yobgianto Gozal dan PT Tribuwana Sukses Mandiri, terkait dugaan tindak pidana penadahan di Polda Sultra.

Dari banyaknya sengkarut kasus PT Tonia Mitra Sejahtera, Rahman meminta penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum dalam kasus tersebut. Baginya, pemalsuan dokumen itu memicu penambangan Ilegal di Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana. Dia tidak mau, mafia-mafia tambang dengan melakukan cara yang tidak benar demi menguasai wilayah Sultra.

Sebelumnya puluhan orang tergabung dalam FPPH melakukan aksi demontrasi di Pengadilan Tinggi Sultra dan Polda Sultra pada Selasa (20/4/2020). Di Pengadilan Tinggi Sultra mereka ditemui humas pengadilan I Gede Suarsana.

Suarsana mengatakan jika kasus yang disuarakan itu masih dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi tidak punya kewenangan untuk mengintervensi. Kalau untuk mengontrol dan mengawasi kasus tersebut, semua bisa dilakukan siapa saja. Suarsana menuturkan masyarakat bisa mengakses jalannya dan jadwal sidang di SIPP Situs Pengadilan.

“Semua dapat dilihat disitu. Kecuali kasus nya sudah masuk dalam tahapan upaya hukum banding, maka kita bisa mencermati kasusnya, karena masuk dalam ranah PT. Namun, kalau masih di Pengadilan Negeri, tak bisa kita intervensi. Kejaksaan punya kewenangan sendiri dan Pengadilan Negeri juga begitu,” jelas Suarsana. (TIM).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *