BWS IV Kendari Diminta Blacklist PT. MPS Terkait Proyek Penguatan Tebing Ladongi

  • Whatsapp

Ketgam: Kepala BWS IV Kendari Dr. Ir. HaeruddIn C Maddi, ST., MSi, saat memberikan keterangan pers kepada awak media. Foto: Edi Fiat.

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Barisan Aktivis Keadilan (Bakin) Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari, memberi sanksi Black list (daftar hitam) kepada PT. Mitra Pembangunan Sultra (MPS) yang kini sedang mengerjakan paket Penguatan Tebing di Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan anggaran sebesar Rp28 (dua puluh delapan) Miliar (M). Sanksi black list tersebut menurut pengurus Bakin Sultra, Munawar layak diberikan kepada perusahaan tersebut karena sengaja mangkir dari konfirmasi pihak BWS Sultra terkait proyek yang sedang dikerjakan tersebut.

Menurut Munawar, PT. MPS menangani paket sebesar Rp28 M dan mulai bekerja di lokasi proyek pada bulan Maret lalu sejak berkontrak dengan PPK BWS IV Kendari. Akan tetapi, sampai saat ini, volume kerja PT. MPS bukannya mengejar target, malah jauh menurun.

“Hingga mines 6,90% berdasarkan hasil perhitungan PPK. Artinya, ketika sampai 10% maka sudah pasti akan berakhir pemutusan kontrak kerja,” ungkapnya.

Lanjut Munawar mengungkapkan, cueknya Direktur PT MPS dari panggilan BWS IV Kendari menandakan tidak patuhnya perusahaan itu terhadap aturan main sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek Balai.

Olehnya itu Munawar meminta BWS segera memutuskan kontrak kerja. Apalagi paket pekerjaan Ladongi itu masuk program strategi nasional oleh presiden Jokowi yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Jika program strategis nasional yang di perioritaskan kabinet Indonesia Maju itu gagal bagaimana,” tanyanya.

Sementara itu, Kepala BWS IV Kendari Dr. Ir. HaeruddIn C Maddi, ST., MSi mengaku sudah berusaha mengkonfirmasi Direktur PT. MPS melalui telpon maupun WA namun tidak direspon oleh Direktur PT MPS.

Memang proyek itu, lanjut Haeruddin, pekerjaan dari PT MPS yakni, bagian dari penyempurnaan bendungan di ladongi. Pekerjaannya memang tidak terlalu berat hanya beberapa item saja diantaranya adalah, rumah dinas, rumah kepala pengelolaan bendungan, dan Finot.

“Awalnya pekerjaan penampungan bendungan tersebut memang normal, tapi kami liat seminggu yang lalu, pekerjaan tersebut mines sekitar 6 persen. Jadi pihak kami (PPK) sudah mempersiapkan pemutusan kontrak sewaktu-waktu, jika sudah mencapai mines 10 persen,” ungkapnya.

“Berdasarkan hasil kinerjanya tersebut, langkah yang kita akan lakukan itu, kita akan beri teguran secara berkala. Kita akan berikan teguran I, II, dan teguran ke III. masih belum bisa dan mencapai angka mines 10, itu kita akan adakan putus kontrak,” lanjutnya.

Artinya yang kita lakukan lanjut Haeruddin adalah, SCM atau Show Cause Meeting (Rapat Pembuktian), ini ketika tidak mencapai 10 persen, terus diberi kesempatan biasanya 1 bulan, dan namun tetap tidak bisa, diberikan lagi SCM kedua dan SCM ketiga, namun kesempatan ke tiga juga tidak bisa, maka dikeluarkan persiapan pemutusan kontrak.

“Jadi SCM pertama hanya exercise sifatnya, kecuali memang berat untuk kejar ketertinggalan, bisa masuk SCM II. Jadi putus kontrak masih cukup jauh. Kalau betul masuk SCM I berarti lampu kuning,” terang Kepala BWS IV Kendari.

Masih Haeruddin menjelaskan, dalam aturan kontrak, PPK dan penyedia jasa sudah diatur, apabila penyedia jasa sampai pada mines 10 persen, maka wajib hukumnya melakukan rapat pembuktian. Dan kami akan melakukan hal yang sudah ditentukan aturan yang ada.

“Ya tentunya kita lakukan pemutusan kontrak dan perusahaan tersebut akan di black list. Saya kira ini sudah jelas. Bukan hanya pada perusahaan PT MPS ini. Akan tetapi perusahaan-perusahaan lain juga jikalau proses pekerjaannya tidak selesai tepat waktu,” tegas Haeruddin.

Sementara di konfirmasi hal tersebut, Direktur Utama PT MPS, Gomberto mengatakan, sejauh ini pekerjaan bendungan di ladongi berjalan normal dan tidak ada masalah.

“Pekerjaan di bendungan ladongi berjalan normal n tdk ada masalah,” ungkap Gomberto fia Watshapp, Jumat malam 30 April 2021.

Ditanyakan sudah berapa persen terkait pekerjaan tersebut, Gomberto mengatakan, kurang tau pastinya. Yang jelas pekerjaan tersebut berjalan normal.

“Sy kurang tau pastix yang jelas berjaln normal,” tulisnya. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *