Serikat TKBM Pangkalan Perahu Kendari Tolak Larangan Mudik

  • Whatsapp

Ketgam : Ketua TKBM Pangkalan Perahu, Hasiddin, SH usai memberikan keterangan pers kepada awak media. Foto: Edi Fiat.

 

Hasiddin : Kami Minta Dipertimbangkan Kembali Larangan Mudik

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina, yang melarang warganya untuk mudik ke kampung halaman mendapat sorotan dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pangkalan Perahu atau lebih familiar dikenal dengan pelabuhan kapal malam. Keputusan tersebut dinilai terburu-buru dan tidak melihat aspek sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.

Ketua TKBM Pangkalan Perahu, Hasiddin, SH yang dikonfirmasi wartawan, Selasa, 4 April 2021 menegaskan, menolak larangan mudik tersebut. TKBM Pangkalan Perahu menganggap Pemprov menanggapi instruksi satgas Covid-19 secara mentah-mentah dan tidak dikaji serta disesuaikan dengan kondisi daerah. Apalagi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Kabupaten yang tersebar di wilayah kepulauan. Seharusnya, Pemprov Sultra mengkajinya terlebih dulu, lalu disampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan kondisi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dikelilingi oleh kabupaten di wilayah kepulauan. Bahkan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi juga di kelilingi daerah kepulauan. Selain pertimbangan tersebut, larangan mudik juga dinilai tidak tepat karena Sultra sudah terlepas dari zona merah.

Hasiddin menilai, seharusnya solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah penularan Covid dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan, atau membatasi jumlah penumpang di kapal agar tidak membludak.

“Bukan kita menantang aturan, tapi kita minta supaya dikaji kembali. Lagi pula larangan Mendagri nomor 7 tahun 2021 itu secara mikro jadi ada pertimbangan- pertimbangan. Sekarang coba lihat dengan informasi larangan mudik, mengakibatkan penumpang membludak dan berdesak – desakan, ini mau mencegah bagaimana,” ujarnya sembari bertanya.

“Kalau dilakukan pelarangan mudik sejak tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei nanti maka akan terjadi kerugian besar. Apalagi menghadapi lebaran. Kasihan teman teman TKBM yang berjumlah kurang lebih 200 orang yang mengantungkan hidupnya di pelabuhan, apalagi menghadapi lebaran,” lanjutnya.

Selain berdampak pada pekerjaan mereka sebagai buruh di TKBM Pelabuhan Pangkalan Perahu, larangan mudik tersebut, juga dapat berujung pada pasokan logistik yang dapat terganggu, khususnya di Kabupaten Wakatobi yang menggunakan pelabuhan tersebut menuju pelabuhan Wanci. Pasalnya, suplay kebutuhan pangan seperti beras, masih menggunakan kapal-kapal penumpang yang dimiliki oleh pihak swasta, sehingga jika kapal-kapal tersebut tidak memuat penumpang, secara otomatis kapal tersebut tidak akan beroperasi.

“Beberapa moda transportasi di Sultra masih dikuasai swasta, dan mereka mengejar target sehingga dengan kebijakan penumpang yang bisa menggunakan moda transportasi laut adalah mereka yang non mudik seperti urusan dinas, sakit, hamil dan lain lain jumlahnya sangat terbatas. Otomatis kapal tidak akan berangkat,” ulasnya.

“Kan tidak mungkin mereka operasi, Karena sekali operasi penumpang itu minimal 200 orang. Sehingga dengan terbatasnya penumpang, justru kapal-kapal akan merugi,” ungkapnya lagi.

Pelabuhan Pangkalan Perahu, merupakan salah satu pelabuhan padat di Kota Kendari, yang melayani aktifitas pelayaran dari kota Kendari ke berbagai daerah kepulauan di Sultra seperti Kendari-Raha, Kendari Butur- dan Pelabuhan Wanci.

Perlu diketahui, larangan mudik lebaran telah ditentukan oleh pemerintah, yakni mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Perihal kebijakan ini, tentunya bukan hanya berlaku pada mudik lintas provinsi ke provinsi lain. Namun, ini juga berlaku di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Hal ini pula untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang saat ini masih berpandemi dan telah memakan banyak korban jiwa.

Dilansir dari DETIKSULTRA.COM, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina mengatakan, bagi yang ingin mudik lebaran, mending mengurungkan niatnya. Sebab, mudik lebaran tahun ini ditiadakan alias dilarang, baik lintas provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Satgas Penangangan Covid-19 Nasional, nomor:13/2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, selama periode 6-17 Mei 2021.

“Semua pemudik dilarang, dan itu sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui rapat koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia,” tutur Hado.

Lebih lanjut, Hado Hasina menjelaskan, ada kebijakan yang membolehkan berpergian lintas kabupaten/kota, provinsi bagi mereka yang memiliki tugas penting. (HS-EFI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *