Diduga IUP “Mati” Sejak 2016, Kejati Sultra Diminta Adili Direktur PT Sriwijaya Raya

  • Whatsapp

Ketgam: Sejumlah perwakilan massa aksi yang diterima oleh Kejaksaan Sultra untuk melakukan audiensi. Foto: Ist.

 

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Nusantara Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dengan persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sriwijaya Raya yang diduga melakukan Pertambangan ilegal di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara (Konut). Kamis 8 Juli 2021.

Menurut Ketua Gerakan Pemuda Nusantara Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan, Marwan mengungkapkan, IUP PT. Sriwijaya Raya telah berakhir atau “Mati” pada tahun 2016 lalu. Dan sampai hari ini diduga belum melakukan perpanjangan.

“Maka dari itu Kami pertanyakan Ikhwal tersebut di PTSP Sultra terkait dengan IUP PT Sriwijaya. Apakah sudah di perpanjang atau belum. Karena IUP PT Sriwijaya Raya itu sudah berakhir di tahun 2016,” ungkap Marwan kepada media ini.

Selain dari pada itu lanjut Marwan kepada awak media, perpanjangan IUP kami juga menduga adanya komersialisasi Jety Terminal Khusus (Tersus) di PT. Sriwijaya Raya.

“Dimana kita ketahui bersama bahwa, Jety Tersus itu tidak bisa digunakan sembarang oleh perusahaan lain, kecuali di pakai khusus pemilik Izin itu,” jelasnya.

“Jadi kembali ke soal IUP tadi, dimana IUP yang sudah “Mati” itu larinya ke Pidana. Jadi Kami meminta Kejati Sultra untuk segera memanggil, mengadili atau memproses hukum Direktur PT Sriwijaya Raya,” ungkap Marwan kepada media ini.

“Dan di lokasi PT Sriwijaya Raya ini ada beberapa Perusahaan yang Join Operasional (JO) salah satunya itu adalah PT Jombang dan PT SMP yang sekarang masih aktifitas di atas IUP PT Sriwijaya raya. Jadi kiranya Kejati Sultra segera bertindak cepat,” lanjut Marwan.

Lebih lanjut Marwan mengatakan, tidak ada alasan untuk melakukan pembiaran atas kejahatan yang di lakukan oleh perusahaan tersebut. Menurutnya, perusahaan tersebut belum melakukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

“Sangat disayangkan ketika tindakan kejahatan masih di pertontonkan di hadapan publik. Jika hal ini benar benar terjadi maka sudah barang pasti akan merusak nilai-nilai demokrasi kita,” ujarnya.

Lebih lanjut ia (Marwan) menegaskan bahwa ia tidak akan pernah diam ketika ada intervensi dari pihak manapun. Dan yang menjadi pernyataan kita hari ini adalah tidak lain mendesak Kejati Sultra untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT. Sriwijaya Raya.

“Direktur PT Sriwijaya ini kami duga telah melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal. Dan ini harus jadi atensi Aparat Penegakan Hukum (APH). Salah satunya ini adalah Kejati Sultra,” terang Marwan.

Masih kata Marwan, karena PT Sriwijaya Raya itu diduga mengkomersialkan Jety Tersus di PT Sriwijaya Raya, maka kami juga menyatakan sikap pada Dinas Perhubungan Sultra, karena menjadi domain atau gaweannya.

“Kami meminta Dishub Sultra untuk segera melakukan peninjauan terhadap Tersus milik PT. Sriwijaya Raya karena Kami menduga adanya komersialisasi Jeti tersus PT. Sriwijaya Raya tersebut,” tegasnya. (Tim Redaksi).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *