Beri Izin Tersus PT Kurnia Mining Resource, Oknum Syahbandar Kolut Dilapor di Polda dan Kejati

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Lembaga Keadilan Rakyat (LKR) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadukan seorang Oknum Syahbandar Kolaka Utara (Kolut) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Rabu, 14 Juli 2021.

“Hari ini Kami melaporkan seorang oknum Syahbandar Kolut di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kejaksaan Tinggi (Sultra), atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Yang kami laporkan itu adalah Oknum Kepala Syahbandar Kolut,” ungkap L.M David selaku Ketua Umum LKR Sultra.

“Oknum Kepala Syahbandar Kolaka Utara ini telah memberikan izin olah gerak dan Surat Izin Berlayar (SIB) di Terminal Khusus (Tersus) milik PT. Kurnia Mining Resource (KMR) yang pada faktanya kami duga kuat Tersus perusahaan tersebut belum memiliki Izin Operasional Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan,” lanjutnya.

Lanjut David mengungkapkan, Perusahaan tersebut (PT KMR) diduga belum memiliki izin Tersus dari Kementerian Perhubungan. Namun anehnya kepala Syahbandar Kolaka Utara memberikan Surat Perintah Olah Gerak (SPOG) dan Surat Izin Berlayar (SIB). Tentu hal ini menyalahi aturan yang berlaku.

“Aktivitas PT. KMR ini sebelumnya sudah pernah dibahas pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kolaka Utara. Pada waktu itu direktur PT. Kurnia saudara Bahtiar menyatakan bahwa mereka akan menutup segala aktivitas yang ada di area Tersus miliknya sampai mereka benar-benar memiliki semua dokumen perizinan Tersus tersebut. Namun faktanya di lapangan sampai saat ini, PT Kurnia Mining Resource masih beroperasi. Dan oknum Kepala Syahbandar Kolaka Utara juga masih memberikan mereka surat perintah Olah Gerak dan Izin Berlayar yang notabenenya itu tidak boleh diberikan bagi perusahaan yang belum memiliki Tersus oleh kementerian perhubungan,” terang David.

Bahkan Aktivitas yang ada di Tersus PT. Kurnia Mining Resource lanjut David, pada tanggal 24 Januari 2021 pernah di policeline oleh polres Kolaka Utara.

“Alat berat dan Kapal Tongkang PT. Kurnia di policeline oleh polres Kolaka Utara atas dasar karena area jety atau Tersus PT. Kurnia belum memiliki izin dari kementerian perhubungan dan anehnya mereka pada waktu itu memiliki perintah olah gerak dan Surat izin berlayar dari kepala Syahbandar Kolaka Utara,” kesal David.

Atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Syahbandar Kolaka Utara kami hari ini melaporkan dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polda Sultra dan Kejati Sultra untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada kepala Syahbandar Kolaka Utara dan seluruh yang terlibat.

“Kami berharap agar Kepala Syahbandar Kolaka Utara dapat diperiksa dan diproses hukum secepatnya atas penyalahgunaan kewenangan yang dia lakukan,” harap David Triono. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *