Kejati Sultra Diminta Segera Tetapkan Tersangka Bos Tambang Anak Bapak di Kolaka

  • Whatsapp

Ketgam: Sejumlah massa yang tergabung dalam Wanara Nusantara Indonesia Sulawesi Tenggara mengadukan terkait aktivitas PT. Wajah Inti Lestari (WIL) dan PT. Babarina Putra Sulung (BPS) agar segera di proses secara Hukum yang berlaku. Dok: Edi Fiat.

 

Bacaan Lainnya

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Usai memasukan laporan secara resmi terkait dugaan Penambangan Ilegal dan Perambahan Kawasan Hutan serta Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Terminal Khusus (Tersus) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tanggal 5 Juli 2021 lalu, yang diduga dilakukan oleh PT. Wajah Inti Lestari (WIL) dan PT. Babarina Putra Sulung (BPS), kini Wanara Nusantara Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mempertanyakan perjalanan kasus tersebut. Sudah sejauh mana kinerja Kejati Sultra dalam menangani persoalan dimaksud. Hal tersebut di pertanyakan oleh Syamsuriadi Wakil Ketua Wanara Nusantara Indonesia Sulawesi Tenggara, Sabtu 31 Juli 2021.

Kepada media ini, Syamsuriadi mengatakan, atas laporan Kami di Kejati Sultra, komunikasi terakhir itu dengan Kejaksaan, pihaknya masih melakukan telaan dan analisis hukum, setelah itu menerbitkan surat perintah penyidikan, namun sampai saat ini belum ada lagi informasi dari pihak Kejati. Jika kita mengacu pada mekanisme hukum maka semestinya surat perintah penyidikan dan pemanggilan pihak terkait semestinya sudah dilakukan.

“Semestinya pihak pihak terkait sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi namun sampai saat ini belum dilakukan sama sekali, kami jadi curiga dengan Kejati Sultra,” terang Adi Eks Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Wolo (IMPPW SULTRA).

Olehnya itu kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra agar segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan secepatnya menetapkan Kedua perusahaan Tersebut sebagai tersangka.

“Jika kejaksaan belum melakukan langkah langkah hukum maka kami akan lakukan aksi yang lebih besar untuk mendesak mereka segera memproses hukum kedua perusahaan tersebut” tutupnya.

Dimana sebelumnya diberitakan : Perusahaan Tambang Anak Bapak di Kolaka Dikasuskan, Kejati Sultra: Laporannya Kita Tindaklanjuti

Ratusan massa aksi tergabung dalam Lembaga Wanara Nusantara Indonesia menggelar demonstran di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Senin 5 Juli 2021. Dalam orasinya, massa aksi tidak lain dan tidak bukan yakni, menuntut salah satu Perusahaan Tambang yang beraktivitas di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yakni, PT. Wajah Inti Lestari (WIL) dan PT. Babarina Putra Sulung (BPS) agar segera di proses secara Hukum yang berlaku. Sebab, Kedua (PT WIL dan BPS) perusahaan tersebut diduga Ilegal Mining, Penyalahgunaan IUP, Perambahan dalam kawasan Hutan Tanpa IPPKH. Hal ini disampaikan Ketua Wanara Nusantara Indonesia Ripaldi Rusdi.

Dikatakan Ripal nama sapaan akrabnya usai melakukan demonstrasi, PT WIL dan BPS ini adalah Perusahaan Tambang Anak dan Bapak. “PT WIL itu pemiliknya saudara Tasman, sedangkan PT BPS ini pemiliknya saudara Husmaludin Tasman. Tasman dengan Husmaludin Tasman ini adalah Anak dan Bapak. Jadi Pemilik kedua Perusahaan tersebut Anak dan Bapak. Kira-kira begitu namanya,” ungkap Ripaldi Rusdi kepada awak media.

“Alhamdulillah hari ini kita laporkan PT WIL dan BPS di Kejati Sultra secara resmi dengan melampirkan beberapa bukti,” lanjut Ripal.

Dimana Kejati Sultra ungkap Ripaldi Rusdi pernah memberitahukan kepada Polda Sultra bahwa mereka (Kejati Sultra) kedua perusahaan itu tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dan itu sudah diteruskan ke Polda, itu sudah ada nomor penyelidiknya. Namun sampai saat ini belum terjadi proses penyelidikan sama sekali.

“Nah, inilah yang kita kawal sekarang ini. Agar kemudian APH kita dapat memproses hukum. Ditegakkan hukum seadil-adilnya lah,” harap Ripaldi.

Masih kata Ripaldi Rusdi kepada awak media mengatakan, kasus ini akan kami kawal terus, karena kami menduga ada oknum aparat yang membekingi terkait aktivitas PT WIL dan PT BPS ini. Lalu kemudian kami meminta Kejati Sultra ini memanggil beberapa pihak. Karena diduga melakukan pembiaran. Karena PT WIL dan BPS ini tidak memiliki Izin Terminal Khusus (Tersus) dari Dinas Perhubungan. Tapi buktinya masih melakukan bongkar muat ore nikel.

“Berarti ada indikasi ada permainan yang tidak wajar dalam memuluskan perampok kan ore nikel ini. Sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Dan itu sangat parah,” jelas Korlap Aksi.

Lebih jauh Ripaldi Rusdi mengungkapkan, ada beberapa bukti administrasi yang kami temukan dari hasil investigasi kami di lapangan.

Selain itu Dinas kehutanan Sultra melalui suratnya yang ditujukan ke wakil ketua DPRD Sultra menyampaikan beberapa poin salah satunya mengatakan Dinas kehutanan pernah menyampaikan ke Polda Sultra bahwa PT. BPS melakukan penambangan dalam kawasan Hutan tanpa IPPKH dan Polda Sultra Masih Melakukan Penyelidikan Sesuai Surat Ditreskrimsus Polda Sultra Nomor B/45/VII/2018/Direskrimsus 16 Juli 2018.

Demikian pun juga temuan dari dinas ESDM dan instansi lainnya yang secara terang benderang mengatakan bahwa PT. Babarina Putra Sulung (BPS) dan PT. Wajah Inti Lestari (WIL) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Namun sampai detik ini kedua perusahaan tersebut belum juga di proses hukum, olehnya gerakan ini menuntut agar direktur PT. Wil dan PT. BPS ditangkap secepatnya,” jelasnya

Sementara itu Irhas Syaputra Jendral Lapangan dalam aksi tersebut menjelaskan, PT. BPS pernah dihentikan sementara oleh ESDM Sultra salah satu alasan dihentikan nya karena melakukan Penambangan dalam Kawasan Hutan Tanpa IPPKH.

“Nah sekarang pertanyaannya, apakah menambang dalam kawasan hutan itu tanpa IPPKH adalah perbuatan melawan hukum?. Jawabannya iya itu perbuatan melawan hukum, sekarang kenapa dia tidak di proses. Jadi kami menduga ada aparat penegak hukum yang membackup aktivitas mereka,” Tanya Irhas.

Olehnya itu, Kami meminta Kejati Sultra untuk menelusuri semua yang terlibat dalam memuluskan aksi PT. WIL merampok kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara.

“Kita akan usut sampai tuntas, sampai kedua perusahaan anak dan bapak itu di hentikan dan direktur nya ditangkap,” jelas Irhas.

Ditempat yang sama, Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi, SH mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti secara laporan. Cuma, kita juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa laporan itu bisa ada pengaduannya. Dan betul-betul benar isinya dan valid.

“Jangan sampai tidak didukung dengan data, dan fakta, bahkan menjerumus ke hal-hal tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya. Nah ini yang nantinya kita teliti. Tentunya mempunyai kisi-kisi dan aturan hukum yang berlaku,” jelas Asintel Noer Adi kepada awak media. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *