Permohonan Praperadilan Dikabulkan Hakim PN Andoolo, Status Tersangka R Dinyatakan Tidak Sah

  • Whatsapp

Yedi Kusnadi, SH., MH (Baju Putih) bersama Ebit Asmana, SH., MH (Baju Batik) Kuasa Hukum R.

SENTRALSULTRA.ID, KONSEL – Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dinyatakan tidak sah oleh hakim.

Bacaan Lainnya

Salah seorang tersangka dalam Perkara tersebut, berinisial R, yang mengajukan praperadalilan, akhirnya bisa bernafas lega setelah permohonannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo sehingga status tersangka yang disangkakan kepadanya oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dinyatakan tidak sah oleh Hakim.

Kuasa Hukum R, Yedi Kusnadi, SH., MH dan Ebit Asmana, SH., MH mengapresiasi putusan hakim dalam sidang Praperadilan yang memenangkan kliennya itu. Menurut Kuasa Hukum tersebut, Hakim Praperadilan yang mengadili dan memutus perkara itu, bertindak sangat adil dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya.

“Hakin memutuskan sangat adil dan tetap memperhatikan dan memeriksa perkara tersebut berdasarkan fakta hukum, hati nurani dan hukum acara pidana,” ungkapnya.

Yedi Kusnadi menjelaskan, sejak awal Kita telah mempelajari posisi kasus dalam perkara tersebut. Proses Penyidikan perkaranya ulasnya, tidak prosedural (Inn prossedural), antara lain terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan dan diserahkan kepada tersangka telah jauh melampaui waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.

“Kemudian terkait dengan proses pemanggilan tersangka yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain itu juga dalam Penetepan tersangka terhadap Klien kami tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan KUHAP,” ungkapnya.

Yedi kusnadi, juga mengatakan sangat mendukung setiap proses penegakan hukum dalam upaya Pemberantasan Tipikor. Akan tetapi, didalam prosesnya setiap Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya mengedepankan hati nurani dan mencari atau menetapkan siapa saja pihak-pihak yang seharusnya pantas dijadikan tersangka dan terlibat dalam dugaan peristiwa pidana khususnya dalam perkara Tipikor dalam Kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konsel.

Untuk diketahui dalam perkara Praperadilan nomor : 3/Pid.Pra/2021/PN Adl Hakim telah memutuskan berdasarkan putusan nomor ; 3/Pid.Pra/2021/PN Adl tanggal: 9 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut,:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk Sebagian,
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor : PRINT- 01/P.3.17/Fd.1/04/2021 tanggal 07 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor : PRINT- 01/P.3.17/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang menetapkan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon terkait Peristiwa Pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum, dan oleh karenanya Penetapan A quo Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah,
4. Memulihkan kembali hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5.Membebankan Biaya yang Timbul kepada Negara. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *