Polda Sultra : Senpi Tidak Bebas Diperjual Belikan dan Masyarakat Harus Bermedsos Dengan Bijak

  • Whatsapp

Kombes Pol Heri Tri Maryadi, SH., M.H

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Maraknya aktivitas jual beli online yang kerap muncul di media sosial (medsos) menjadi perhatian Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bacaan Lainnya

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kombes Pol Heri Tri Maryadi, SH., M.H mengatakan, belanja online tidak hanya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya.

“Masyarakat dalam berbelanja online boleh di lakukan kalau jelas penjualnya dan jangan tergiur dengan harga yang murah,” paparnya. baru-baru ini.

Meski jual beli online boleh dilakukan, namun dalam menjajakan dagangannya, tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas Kepada masyarakat. Pasalnya, sejumlah barang- barang yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas, seperti Senjata Api (Senpi) kini juga mewarnai aktivitas jual beli online seperti Facebook sehingga dapat membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkannya secara bebas .

“Masyarakat jangan mudah tergiur dengan belanja online seperti Senjata Api, walaupun itu dijual murah,” ungkapnya.

Khusus senjata api, bukanlah barang yang bebas diperjual belikan. Untuk mendapatkan senjata api, masyarakat harus memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, sehingga senjata api bukanlah properti yang bebas dimiliki, apalagi di perjual belikan.

“Senjata Api bukanlah barang yang bebas diperjual belikan,” tegasnya..

Selain menegaskan bahwa Senpi bukanlah barang yang bebas dimiliki atau diperjual belikan, Kombes Pol Heri juga mengimbau kepada masyarakat Sultra agar bermedia Sosial yang bijak dan baik di Facebook, Twitter dan medsos lainnya. Ia juga memperingatkan masyarakat agar berhati-hati jangan sampai bermedsos tanpa memperhatikan aturan, karena dapat berakibat fatal.

“Harus tau mana yang bisa disajikan dalam Medsos, dan mana yang tidak,” ungkapnya.

“Intinya jangan medsos di gunakan untuk menuangkan kata-kata yg memiliki unsur- unsur hates peech, ujaran kebencian dan penghinaan kepada seseorang atau suatu golongan, karena hal tersebut masuk dalam ranah pidana,” ujarnya lagi

Peringatan agar bijak dalam bermedsos, juga didasari oleh Surat Edaran, Kapolri Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran tersebut ditandatangani Jumat (19/2).

“Jadi Ini warning kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan belanja-belanja online yang mungkin karena harganya murah lalu menyetor dengan Lancar tapi setelah ditagih orang yang nggak jelas, barang nggak jelas,” terangnya.

“Dalam surat edaran Kapolri Nomor 2 itu, apabila ada permasalahan di media sosial kita bisa mediasi. Apabila kita tidak bisa lakukan mediasi kita lakukan penyidikan secara profesional,” sambungnya. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *