Pejabat Pemkot Kendari Bantah Adanya Penyerobotan Lahan dan Penerbitan SKT Palsu

  • Whatsapp

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Sengketa lahan yang terletak di Kecamatan Baruga, berbuntut panjang. hingga ke ranah hukum. Masalah tersebut juga menyeret salah satu Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Asisten III Amir Hasan, yang sebelumnya pernah menjabat Lurah Baruga.

Kepada wartawan, Amir Hasan menjelaskan, penerbitan Surat Keterangan kepemilikan Tanah (SKT) yang ditandatanganinya saat menjabat Lurah Baruga, pada 2004 silam itu.
Mantan Kasat Polisi Pamong Praja Kota Kendari ini menjelaskan, dirinya dipercayakan menjabat sebagai Lurah Baruga pada 2003 silam. Setahun kemudian (2004), salah seorang warga Baruga bernama Ndehe mengurus SKT untuk kebutuhan agunan di koperasi.

Bacaan Lainnya

“Jadi, setahun saya jadi Lurah Baruga, ada salah seorang warga bernama Ndehe (almarhum) datang mengurus SKT atas sebidang tanah seluas 20 are, karena dia mau pinjam uang di koperasi, dan syaratnya harus ada agunan,” ujar mantan Lurah Baruga ini, saat ditemui di salah satu warung kopi (Warkop), Rabu 25 Agustus 2021.

“Kami sebagai lurah, otomatis secara fungsi sebagai pelayanan masyarakat tentu memfasilitasi, memberikan pelayanan,” katanya.

Lebih lanjut, Amir Hasan menjelaskan, SKT yang ditandatanganinya bukan Pemerintah Kelurahan Baruga yang membuatnya, melainkan koperasi tempat Ndehe meminjam uang. Dirinya sebagai Lurah hanya bertandatangan saja.

“Tidak ada kop pemerintah kelurahan di SKT tersebut, karena memang bukan kami yang membuat surat itu,” jelasnya.

Amir Hasan juga mengungkapkan, sebelum menandatangani SKT tersebut, sudah ada proses dari RT, RW dan tokoh masyarakat setempat, Sehingga, proses administrasi penandatanganan SKT tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

“Kami tidak tahu kalau tanah itu bersertifikat. Nanti pada tahun 2020 saya dipanggil di Polda untuk klarifikasi, saya kaget ternyata tanah ini bersertifikat,” terangnya.

Sat ini, lanjutnya, masih berproses secara hukum di pengadilan dan menunggu hasilnya. Sebagai warga negara, Amir Hasan taat terhadap hukum.

“Yang jelasnya, apa yang kami buat, itu merupakan resiko jabatan dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah kelurahan, dan itu sudah sesuai dengan prosedur,”

Amir Hasan juga mengklarifikasi pemberitaan bahwa dirinya di demo di Kantor Pengadilan Negeri Kendari, saat dirinya menghadiri proses sidang terkait dugaan penyerobotan lahan milik mantan Dandim Kota Kendari, Wilson Siahaan.

“Bukan saya yang didemo kemarin. Tapi di pemberitaan, seakan-akan saya yang didemo, sementara di Pengadilan Negeri itu setiap hari ada demo masalah agraria dari adik-adik mahasiswa,” ungkapnya lagi. (Edi Fiat).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *