Pedagang Dipukul Preman Jadi Tersangka, DPRD Tidak Berhak Panggil APH di Daerah

  • Whatsapp

Yedi Kusnadi, S.H., M.H selaku Praktisi Hukum yang merupakan Direktur KASASI LAW FIRM

Baru-baru ini ada kabar terkait DPRD akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Penetapan tersangka terhadap pedagang berinisial LG yang diduga menjadi korban pemukulan preman di Pasar atau Pajak Gambir, Deli Serdang, berbuntut panjang. Komisi A DPRD Sumut mengatakan bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ini.
Artikel Pedagang Dipukul Preman Jadi Tersangka, DPRD Akan Panggil Kapoldasu
Baca artikel detiknews, “Pedagang Dipukul Preman Jadi Tersangka, DPRD Akan Panggil Kapoldasu” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5759901/pedagang-dipukul-preman-jadi-tersangka-dprd-akan-panggil-kapoldasu. Jadwal RDP itu akan dibahas di Badan Musyawarah pekan depan. Dia mengatakan salah satu pihak yang bakal dipanggil untuk didengar penjelasannya dalam RDP itu adalah Kapolda Sumut (Kapoldasu).

Bacaan Lainnya

Terkait Rencana Pemanggilan Tersebut Menurut Yedi Kusnadi, S.H., M.H selaku Praktisi Hukum yang merupakan Direktur KASASI LAW FIRM mengatakan, tindakan tersebut tidaklah tepat, hal tersebut menurut Yedi bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemda. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi Pengawasan oleh DPRD terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi,: pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 2 Ayat (4) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah dikatakan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Pasal 3 Ayat (4) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah, DPRD Mempunyai Tugas dan Wewenang:
a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Yedi berpendapat bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jadi, tidak ada Hak dan Kewenangan DPRD memanggil Aparat Penegak Hukum atau APH di daerah justru Aparat Penegak Hukum lah yang berwenang atau berhak Memanggil siapapun Pejabat Pemerintah Daerah yang terindikasi Melakukan Suatu Tindak Pidana Sesuai dengan Kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang instansi vertikal yang ada di daerah (kabupaten/kota) merupakan instansi yang menerima limpahan wewenang urusan pemerintahan absolut dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan absolut tersebut meliputi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan yustisi moneter dan fiskal nasional, dan agama Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Oleh Yedi Kusnadi, SH., MH selaku Praktisi Hukum yang merupakan Direktur KASASI LAW FIRM. (Bogol-Fiat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *