Diduga Kerjasama Dengan Terpidana, Presiden Diminta Hentikan Menteri Perdagangan

  • Whatsapp

Ketgam: Suasana demontrasi di Gedung KPK RI. Dok: Ist.

SENTRALSULTRA.ID, JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) melakukan aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kementrian Perdagangan, Senin, 11 Oktober 2021. Dalam massa aksinya, massa telah memprotes beredarnya pengakuan terbuka oleh Menteri Muh Luthfi di beberapa media bahwasanya, Muh Luthfi telah memiliki saham di Perusahaan Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di Peroleh atas kerjasama dengan terpidana 12 tahun kasus Pertambangan. Hal ini justru dianggap bertolak belakang dengan semangat Pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kendati ini disampaikan oleh Ketua AMPHI, Risal kepada media ini.

Bacaan Lainnya

“Salah satu Perusahaan di Sultra ini disinyalir sahamnya dimiliki oleh Menteri Perdagangan Muh Luthfi. Hal ini memperkuat keterangan mantan gubernur Sultra NA yang menyebut bahwa menteri Muh Luthfi memiliki saham Pertambangan bersama rekan-rekan bisnisnya. Sangat tidak etis tentunya seorang menteri aktif justru berkolaborasi dengan terpidana kasus pertambangan. Ini patut dilakukan penyelidikan menyeluruh agar publik bisa mengetahui sejauh mana kolaborasi keduanya dalam urusan tambang di Indonesia,” ungkap Risal.

“NA ini kan terpidana 12 tahun kasus pertambangan nikel karena menerima gratifikasi 41 Milyar dari Pengusaha. Sangat pantas bila kami meminta agar dilakukan investigasi kasus money laundry di kasus lain yang diduga ada keterkaitan dengan bapak menteri,” lanjutnya.

Lebih lanjut Risal mengungkapkan, langkah menteri Luthfi sangat tidak etis dan sebagai pejabat publik penting kiranya untuk memberikan klarifikasi kepada publik agar kasus kepemilikan saham dia terang benderang.

“Kita mensinyalir bahwa kuat dugaan mereka adalah group yang sama yang memiliki saham pada beberapa perusahaan tambang lainnya di Sultra. Ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu Pejabat kita, namanya adalah Muh Luthfi yang berkolaborasi dengan NA tak lain terpidana gratifikasi pertambangan Sultra dan di vonis 12 tahun penjara. Jadi bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Sultra hari ini,” beber Risal.

Masi kata Risal mengungkapkan, Kami meminta Komisioner KPK RI untuk menurunkan tim melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan keterlibatan aktif menteri perdagangan Muh Luthfi dalam bisnis pertambangan yang melibatkan saudara NA mantan Gubernur Sultra termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam memperlancar urusan bisnis pertambangan.

Olehnya itu kita mengharapkan KPK RI agar dapat mengendus dan membongkar dugaan praktek-praktek pencucian uang yang diduga kuat mengalir sebesar 30% atau senilai ratusan milyar dari saham tersebut ke beberapa rekening yang disebutkan dalam kesaksian di PN Kendari Sultra.

“Ini harus di klarifikasi oleh saudara menteri perdagangan. Jangan membuat gaduh negeri ini. Sudah cukup menteri perikanan dan menteri sosial yang terlibat Mega Korupsi dan di vonis hukuman berat, hal ini sangat mencoreng wajah pemerintahan bapak presiden Jokowi,” terang Risal.

“Atas persoalan ini Kami juga memohon agar bapak Presiden segera mencopot menteri perdagangan saat ini agar tidak memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan bisnis, politik, dan pemerintahan di NKRI ini,” tegas Risal menambahkan.

Untuk diketahui lanjut Risal, Kami langsung melaporkan pengaduan ke KPK RI dan Mabes Polri agar mendapatkan atensi dan segera dilakukan proses penyelidikan awal atas berbagai dugaan praktik KKN tersebut yang diduga kuat diperankan oleh NA dan Menteri perdagangan Muh Luthfi.

“Kami juga akan memonitor hubungan komunikasi aktif antara Terpidana NA dan Menteri Muh Luthfi baik secara langsung maupun melalui perantara,” tutup Risal. (TIM).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *