Diduga Pungli, Kepala UKPBJ, Kadis Dikbud dan Direktur RSUD Wakatobi Dilapor ke Kejaksaan

Ketgam: Pemerhati Konstruksi Wakatobi, Adianto saat menerima tanda bukti terima laporan di Kajari Wakatobi. Dok: Sumardin.

SENTRALSULTRA.ID, WAKATOBI: Pemerhati Konstruksi, Adianto mendatangi Kejaksaan Negeri (Kajari) Wakatobi, Rabu 29 Juni 2022.

Bacaan Lainnya

Kedatangannya tersebut dalam rangka melaporkan Kepala Dinas (Kadis), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) beserta PPK dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Wakatobi.

Kepada awak media, Adianto mengatakan, pihaknya melayangkan laporan tersebut karena menilai dalam proses tender yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Wakatobi di sinyalir bekerja secara insprosedural dan sarat akan pemufakatan jahat pada beberapa paket pengadaan barang dan Jasa pemerintah.

Adianto memaparkan, dugaan proyek yang bermasalah tersebut adalah, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotnya DAK (2022) SD LIYA ONE MELANGKA Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan nilai pagu Rp.349.692.000 dan penataan halaman parkir dan taman RSUD dengan nilai pagu Rp.744.222.500.

“Kepala UKPBJ dan PPK terindikasi sengaja menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, yang dimana RAB tersebut terindikasi terjadi mark up anggaran di dalamnya,” paparnya.

Jadi kami menilai lanjut Adianto, Kepala UKPBJ Wakatobi diduga Kongkalikong dengan pemenang kegiatan dalam hal sengaja memenangkannya dalam proses tender atas arahan salah satu Tim Sukses kemenangan bupati Wakatobi H. Haliana pada Pilkada lalu.

“Kepala UKPBJ terkesan ambiguitas dalam menangani paket proyek, hal ini dibuktikan karena perubahan jadwal evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa yang semena-mena dilakukan perubahan, akibat arahan salah satu tim sukses pemenangan Bupati Wakatobi,” bebernya

Dikatakannya, UKPBJ Wakatobi terkesan melakukan pungutan liar dimana melakukan pungutan dalam pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa

“Kepala UKPBJ diduga melakukan pungutan Liar di luar SOP Pengadaan Barang dan Jasa dimana melakukan pungutan Uang Kontrak” terangnya

Selain itu Adianto juga mempertanyakan kurangnya pengawasan Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini inspektorat Kabupaten Wakatobi pada seluruh pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Wakatobi

“APIP Terkesan Kongkalikong kepada UKPBJ dalam setiap proses lelang barang dan jasa, terbukti kurangnya pengawasan dan audit internal pemerintah kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasa” ujarnya

Atas hal tersebut, pihaknya meminta Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk segera memanggil dan memeriksa kepala UKPBJ dan unit Kerja Pokja agar meminta dan mengevaluasi dokumen lelang secara menyeluruh.

“Mendesak Kepala Kajari Wakatobi segera memanggil kepala UKPBJ untuk melakukan pembuktian klarifikasi semua peserta tender di kejaksaan negeri Wakatobi sebagai bentuk transparansi dan Akuntabel proses pengadaan barang dan jasa,” pintanya

Laporan: Sumardin/Fiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.