Kuasa Hukum Dua Warga Abeli Dalam Laporkan Mantan Wali Kota Kendari

Ketgam: Ilustrasi.

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Dua Warga Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Lusman bin Maruasa dan Hasan, melaporkan mantan Wali Kota (Walkot), Kendari, Ir Asrun, dan Asrizal Pratama Putra, S.Kom ke Polresta Kendari. Aduan sejumlah warga tersebut terkait persoalan lahan yang terletak di Jalan Budi Utomo Baru, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu.

Bacaan Lainnya

Surat laporan yang dikirim oleh Kuasa Hukum Pelapor, Edy Franseda Sembiring, SH., MH dan Priska Faradisya, SH., MH ke redaksi Sentralsultra.id belum lama ini menegaskan, ada sejumlah alasan sehingga mereka mengadukan hal tersebut.

Menurutnya (Edy), para pengadu memiliki Lahan di Jalan Poros Budi Utomo Baru, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Kepemilikan tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama Maruasa (almarhum), dan nama Hasan.

Surat Tanda Bukti Lapor

Dijelaskan, mediasi telah dilakukan berulang kali, sejak tahun 2015 yang bertempat di Kantor DPRD Kota Kendari. Terkini, mediasi dilaksanakan di kantor Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, tanggal 05 Januari 2022. Mediasi itu, pihak teradu yakni Ir. Asrun dan Asrizal Pratama Putra, S.Kom (Direktur PT. Kendari Baruga Pratama), diwakili oleh seorang oknum anggota Polres Kota Kendari. Dari semua agenda pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan antara kedua belak pihak.

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Abeli Dalam serta pemeriksaan di Polda Sultra, jelasnya, para teradu melampirkan surat pernyataan pembatalan yang dikeluarkan pada tahun 2015 atas surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah milik para pengadu, sehingga para pengadu, menderita kerugian materiil dan inmateril .

Tidak hanya itu, Edi Fransenda Sembiring juga menegaskan, surat pernyataan pembatalan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang dilampirkan oleh para teradu diduga terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen. Pasalnya, dalam pembuatannya tidak sesuai prosedur.

Edi Fransenda Sembiring merinci, alasan tidak prosedurnya surat pernyataan pembatalan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah tersebut, karena tidak adanya pemberitahuan kepada para pihak, yakni para pengadu dalam proses pembatalan lahan yang dimaksud. Selanjutnya tidak adanya penarikan berkas asli berupa surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah milik para pengadu yang digunakan sebagai alas hak lahan yang dimaksud. Kemudian penggunaan identitas dan tanda tangan pun mengatasnamakan lurah yang tidak lagi menjabat pada saat pembuatan pembatalan surat yang dimaksud. Kejanggalan lainnya, lokasi sengketa yang dimaksud oleh para teradu di Desa Lepo-lepo, bukan bagian dari obyek lahan sengketa.

“Dalam surat pembatalan alamat RT yang dimaksud tidak sesuai dengan alamat RT dalam surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah milik para Pengadu yang dibatalkan,” jelasnya.

Dikutip dari surat pelaporan yang dikirim ke redaksi media ini. Ia menilai tindakan tersebut, diduga melakukan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) yang berbunyi Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada Ayat (2) juga diancam dengan pidana yang sama, yakni barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

“Jadi, terkait sejumlah persoalan yang diadukan tersebut, pihaknya berharap kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Kendari cq Kasat Kriminal Umum, agar menerima laporan pengaduan tersebut dan memproses dugaan tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harap Edi.

Untuk diketahui, laporan aduan yang dilayangkan kuasa hukum dua warga Abeli Dalam tersebut, pihaknya melaporkan ikhwal tersebut ke Krimum Polda Sultra namun terlapor Ir Asrun dan Asrizal Pratama Putra, S.Kom ada laporan terhadap klien saya, pihak Krimum Polda Sultra mengarahkan kami ke Polresta Kendari, dan selanjutnya laporan aduan kami di proses di Polresta Kendari. (Redaksi)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.