Diduga Ilegal Mining, PT Sumber Bumi Putra Bakal Dilapor ke Kejati Sultra

Ketgam: Lokasi dan tumpukan Ore Nikel yang diduga aktivitas Ilegal Mining PT Sumber Bumi Putra. Dok: Ist.

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI -, Ketua Aliansi Anti Ilegal Mining Sultra, Argus Saputra meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk menindak PT Sumber Bumi Putra (SBP) atas dugaan ilegal mining kurang lebih 45 hektare (Ha) di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bacaan Lainnya

“Kami akan melaporkan PT SBP ke Kejati Sultra terkait Kerugian Negara (KN) yang ditimbulkan akibat dari aktivitas tambang Ilegal, tak ada yang superbodi atas tindakan melawan hukum dan wajib diproses sesuai hukum yang berlaku apalagi perusahaan ini produksinya sudah dihentikan tapi fakta lapangan masih melakukan aktivitas,” ujar Argus yang juga Putra asli Molawe Konawe Utara, Selasa 19 Juli 2022.

Menurutnya (Argus), apa yang dilakukan oleh PT Sumber Bumi Putra juga merupakan giat yang berdampak penderitaan rakyat Konawe Utara dimana saat musim hujan seperti belakangan ini masyarakat di daerah sekitar tambang terancam banjir lumpur dan menderita karena dampak kerusakan lingkungan penambang ilegal

Masih menurut Argus, Dampak pertambangan ilegal merugikan lingkungan dan mengancam masyarakat. Sektor pertambangan adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam (mineral dan batubara) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Aktivitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar (good mining practice). Sebab, ada lingkungan yang harus dijaga supaya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Untuk itu, sebuah penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolaan limbah.

Apabila perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau ilegal, dapat beresiko merusak lingkungan karena tidak memiliki standar yang ditetapkan. Di bawah ini akan dibahas mengenai standar perizinan dan dampak bahaya yang disebabkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan.

“Untuk itu kami meminta Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memproses direktur utama PT SBP sesuai aturan yang berlaku, karena PT SBP tersebut diduga keras merugikan negara atas kerusakan lingkungan yang merupakan dampak aktivitas tambang Ilegal di lahan hutan lindung seluas kurang lebih 45 Ha tersebut” tegas Argus (Redaksi)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.