Meski Izin Telah Dicabut, PT SBP Diduga Tetap Beraktivitas, Polda Sultra Bisa Apa?

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI -, Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam lembaga Aliansi Pecinta Lingkungan (APL), Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Jumat 22 Juli 2022. Dalam aksi tersebut pihaknya (APL Sultra), meminta Polda Sultra untuk segera menangkap Direktur Utama (Dirut), PT Sumber Bumi Putra (SBP).

Ketua APL Sultra Darman membeberkan, adapun yang menjadi tuntutan kami pada hari ini adalah tidak lain, meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk segera menangkap Direktur Utama PT Sumber Bumi Putra. Dimana PT SBP tersebut kuat diduga melakukan aktivitas pertambangan dalam IUP miliknya namun izin produksinya tersebut telah di cabut.

Bacaan Lainnya

“Jadi, jika izin produksinya telah dicabut namun PT SBP itu beraktivitas!, berarti aktivitas yang dilakukan PT SBP tersebut sudah ilegal. Berarti, tidak ada lagi alasan Polda Sultra untuk tidak menindak tegas PT SBP tersebut. Makanya kami tadi saat di terima oleh pihak Tipidter Polda Sultra, kami meminta kepada mereka agar menangkap Direktur Utama PT SBP. Pasalnya PT SBP ini sangat leluasa beraktivitas meski izinnya telah di Cabut. Tak hanya itu, PT SBP juga ini telah diduga melakukan jual beli dokumen, dan ini sangat jelas merugikan Negara,” beber Darman.

Lanjut Darman mengatakan, meski dihentikan produksinya, PT SBP tersebut masih saja melakukan penambangan sampai-sampai kuat diduga menggarap kawasan hutan lindung seluas 45 hektare.

“PT Sumber Bumi Putra telah melakukan penambangan yang berada di luar IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) seluas kurang lebih 45 hektar di kawasan hutan produksi terbatas di (HPT) di Molawe Konawe Utara. Nah, inilah mestinya tanggung jawab kita bersama untuk menjaga hutan kita agar tidak melakukan penambangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh PT SBP ini,” beber Darman yang juga putra Konawe Utara.

“Nah, PT SBP ini kan kita tau bersama ijinnya sudah dicabut, kemudian lagi beraktivitas dikawasan hutan, serta menggarap di hutan produksi terbatas. Tugas penegakan hukum dimana ini?. Olehnya itu, demi tegaknya supremasi hukum pada sektor pertambangan, secara kelembagaan kami meminta Polda Sultra melalui Ditreskrimsus, agar segera menindaklanjuti dan menindak tegas pimpinan tertinggi PT Sumber Bumi ini,” tegas Darman menambahkan.

Untuk diketahui jelas Ketua APL Sultra, PT SBP telah melakukan tindakan kerugian negara dan patut diproses hukum sesuai hukum yang berlaku di NKRI. (Redaksi)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.