Beraroma Korupsi, Kejati Sultra Diminta Periksa Sekwan Mubar Bersama Seluruh Anggotanya

Ketgam: Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Forum Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara melakukan foto bersama usai menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. (Dok: Ist)

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI -, Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pergerakan Mahasiswa (FPM) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, (Senin 5 September 2022). Dalam aksinya tersebut, massa aksi meminta Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Sekertaris Dewan (Sekwan), bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar). Hal tersebut diungkapkan langsung Jenderal Lapangan FPM Sultra, Uter Sultra.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Sekwan bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Mubar, atas indikasi Mark Up anggaran perjalanan Dinas. Diantaranya, kelebihan biaya penginapan, kelebihan tunjangan insentif, reses, dan operasional Tahun Anggaran (TA) 2020-2021,” ungkap Uter dalam keterangan tertulisnya, Rabu 7 September 2022 kepada media Sentralsultra.id.

“Kami menduga keras ada penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar miliaran rupiah. Jadi, atas hal tersebut kami juga langsung melaporkan ke Kejati Sultra berdasarkan bukti-bukti yang ada,” lanjutnya.

Lebih lanjut Uter menjelaskan, pihaknya berharap agar Kejati Sultra dapat mengusut tuntas perihal tersebut atau oknum-oknum yang terlibat.

Uter menguraikan misalnya, Tunjangan komunikasi insentif yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kerja kepada pimpinan DPRD dan anggota, Tunjangan reses adalah uang yang diberikan untuk melakukan reses untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Biaya operasional pimpinan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi. Kemudian juga lanjut Uter terkait pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua.

“Olehnya itu, atas kegiatan tersebut sungguh sangat mengiris rasa keadilan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang terdampak secara sosial dan ekonomi oleh pandemi Covid-19. Dimana saat bersama menghadapi bencana, mereka malah asyik bermain dengan uang rakyat,” kesalnya.

“Jadi, proses penerimaan insentif DPRD Muna Barat tersebut terdapat kelebihan pembayaran yang di perkirakan mencapai milyaran rupiah. Dan itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Muna Barat nomor 67 tahun 2017. Maka dari perihal itu, kita FPM Sultra melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sultra,” lanjutnya lagi.

Masih kata User menyatakan, pihaknya menaruh besar harapannya agar Sekwan bersama seluruh anggota DPRD Mubar dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejati Sultra.

“Besar harapan kami Kejati Sultra dapat memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Sekwan Mubar bersama anggota DPRD. Melalui Pemeriksaan dan penindakan hukum yang dilakukan Kejati Sultra tentunya dapat memberikan efek jera dan peringatan keras bagi yang hendak berniat melakukan tindak pidana, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi terutama di Sultra,” tutup Uter Sultra. (Redaksi)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.