Sosialisasi Penataan PB-UMKU, KUPP Kelas III Molawe : Semoga Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat

Kepala KUPP Kelas III Molawe Abdul Faisal Pontoh

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Molawe menggelar sosialisasi terkait Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor:A.402/AL.308/DJPL Tanggal 22 Juli 2022. Keputusan tersebut terkait Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), Terminal Khusus (Tersus), dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, serta Penetapan Penggunaan Tersus, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu, 7 September 2022.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya, Perwakilan KUPP wilayah Sultra, DPC APBMI Konawe Utara (Konut), Asosiasi Keagenan, Himpunan Mahasiswa (Hipma) Konut, dan Bupati Konut Ruksamin.

Ketgam: Suasana sosialisasi terkait Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor:A.402/AL.308/DJPL Tanggal 22 Juli 2022 di salah satu hotel ternama di Kota Kendari. (Dok: Ist.)

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini
(Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor:A.402/AL.308/DJPL Tanggal 22 Juli 2022), mudah-mudahan dapat dipahami semua pemilik Tersus, sehingga kedepannya diharapkan apa yang mereka lakukan dan siapkan dalam rangka beralih ke Terminal Umum dapat dikelola melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP),” ungkap kepala KUPP Molawe, Abdul Faisal Pontoh kepada awak media usai kegiatan berlangsung.

Faisal Pontoh menjelaskan bahwa, dengan adanya keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut terbaru ini, kedepannya tidak ada lagi Terminal Umum untuk melayani kepentingan umum sementara, nanti semua akan melayani kepentingan umum tetap.

“Saat ini, untuk di wilayah kerja KUPP Molawe terdapat 2 (dua) Terminal Umum untuk melayani kepentingan umum sementara. Akan tetapi mereka (pemilik terminal umum) itu sudah berkomitmen mempersiapkan untuk beberapa bulan ke depan akan menyesuaikan dengan aturan baru ini,” beber Faisal.

Lebih lanjut Faisal Pontoh menjelaskan, dengan adanya aturan baru ini, berharap dapat mengakomodir pemilik-pemilik IUP yang tidak punya Tersus.

“Jadi, dengan kegiatan yang baru saja kita laksanakan ini semoga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dengan rangsangan-rangsangan ekonomi yang akan muncul dari kehadiran Terminal Kepentingan Sendiri, dan tentunya dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya. (Edi Fiat)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.