Sekwan Mubar Bersama Seluruh Anggotanya Resmi Dilapor ke Kejati Sultra

Ketgam: Ketua Forum Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Uter bersama rekannya melaporkan Sekwan Mubar bersama seluruh anggotanya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. (Dok:Ist).

SENTRALSULTRA.ID, KENDARI -, Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), di Sulawesi Tenggara (Sultra), diantaranya Komite Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (KOMPAS SULTRA), Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (AMPERA SULTRA), dan Forum Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FPM SULTRA), bertandang ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sulawesi Tenggara (Sultra), guna menyampaikan aduan secara resmi terkait dugaan penyelewengan keuangan negara yang diduga keras dilakukan Sekertaris Dewan (Sekwan), dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Bacaan Lainnya

Ketua FPM Sultra, Uter (Rabu 14 September 2022), kepada media Sentralsultra.id mengatakan, pihaknya hari ini bertandan ke kantor Kejati Sultra, guna menyampaikan aduan secara resmi terkait dugaan penyelewengan keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Sekwan Mubar dan seluruh anggotanya.

Ketgam: Screenshot hasil temuan BPK Sultra. Dok:Ist.

“Hari ini kami melaporkan Sekwan Mubar dan seluruh anggotanya terkait dugaan penyelewengan keuangan negara. Dugaan tersebut kuat, pasalnya ditambah dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) bahwa terdapat rekomendasi untuk pengembalian dana kepada negara tentang objek dimaksud. Indikasi korupsi yakni, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, tunjangan reses, dan kelebihan biaya penginapan Tahun Anggaran (TA) 2020-2021,” beber Jenderal Lapangan Uter.

Jendral Lapangan Uter Sultra menjelaskan, kasus korupsi terus menjadi musuh oleh siapapun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 telah di rancang seketat mungkin untuk tidak terjadinya syarat akan korupsi atau penyelewengan keuangan negara, namun masih banyak terjadi di republik ini, seperti halnya yang diduga dilakukan oleh Sekwan Mubar bersama seluruh anggotanya.

Kepada Kejati Sultra, kami berharap agar segera memanggil dan memeriksa Sekwan dan seluruh anggota DPRD Mubar atas indikasi mark up anggaran perjalanan dinas, kelebihan biaya penginapan, kelebihan tunjangan insentif, reses dan operasional tanpa terkecuali.

“Melalui pemeriksaan dan penindakan hukum yang dilakukan Kejati Sultra dapat memberikan efek jera dan peringatan keras bagi yang hendak berniat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi lagi terutama di Sultra,” jelas Uter.

“Apabila dalam waktu 3×24 jam laporan resmi yang kami bawa tidak ditindak lanjut oleh pihak Kejati Sultra, maka kami akan sampaikan mosi tidak percaya terhadap Kejati Sultra yang notabenenya sebagai lembaga penegak Hukum,” sambungnya.

Diketahui nomor surat dari Kejati Sultra tersebut yakni bernomor, 001/B/FKPM-Sultra/VIII/2022, tertanggal surat 13 -09-2022 perihal laporan aduan dugaan tindak pidana korupsi. (Redaksi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.