Usulan Kebutuhan ASN Pemkab Mubar Tahun 2022 Disetujui Kemenpan-RB

PJ. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, SSTP., M.Si

SENTRALSULTRA.ID, JAKARTA -, Pj. Bupati Muna Barat (Mubar), Dr. Bahri, SSTP, M.Si menghadiri rapat berdasarkan undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Hotel Grand Sahid Jakarta, dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 dan penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan pada hari Selasa (13/9/2022).

Bacaan Lainnya

Agenda rapat koordinasi dihadiri sejumlah kepala daerah se-Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, yang dibuka langsung oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. Pj Bupati Muna Barat yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Muna Barat dan Kepala Bagian Umum Setda Kab Muna Barat.

Menpan-RB dalam paparannya menyampaikan bahwa rencana pengadaan PPPK TA 2022 berdasarkan Surat Menpan-RB kepada Kementerian Keuangan No.B/20/MSM.01.00/2022 tanggal 4 Januari 2022 menetapkan sebanyak 1.035.811 yang terdiri untuk instansi pusat sebanyak 93.554 dan instansi daerah sebanyak 942.257. Instansi daerah diuraikan sebanyak 758.018 guru dan sebanyak 184.239 fungsional selain guru.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.

Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan yang pada tahun 2022 pengadaan ASN dilakukan hanya untuk PPPK.

Menpan-RB menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan.

Dia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu penataan SDM ASN. Rekruitmenpun harus jelas dan akuntabel.

“Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Ketimpangan ini bukan semata-mata jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN. Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata, disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil,” tuturnya.

Dalam rangka pengadaan ASN Tahun 2022, Pemerintah Kab. Muna Barat melalui Surat Bupati Muna Barat Nomor 800/92/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah mengusulkan kebutuhan ASN Kabupaten Muna Barat tahun 2022 yang disertai menyampaikan surat pernyataan kesedian anggaran gaji dan tunjangan PPPK Formasi 2022.

Usulan kebutuhan ASN berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebanyak 257 orang yang diuraikan formasi umum (tenaga teknis) sebanyak 34 orang, tenaga kesehatan sebanyak 99 orang dan tenaga guru sebanyak 124 orang.

“Perhitungan anggaran gaji setiap bulan untuk 257 dialokasikan melalui APBD Kab. Muna Barat“ ujar Bahri.

Selanjutnya Pj. Bupati Muna Barat menjelaskan berdasarkan laporan kepala BPSDM Kab Muna Barat dari usulan tersebut diatas, telah disetujui oleh Kemenpan-RB sebanyak 257 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 34 orang, tenaga kesehatan sebanyak 99 orang dan tenaga guru sebanyak 124 orang, artinya semua yang menjadi usulan Kab. Muna Barat sama dengan yang disetujui Kemenpan-RB yang tersebar di seluruh SKPD, Puskesmas, Satuan Pendidikan Dasar di Kab Muna Barat.

“Selanjutnya direncanakan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan September 2022 sudah mulai dijadwalkan untuk persiapan proses penerimaan tes PPPK yang selanjutnya BPSDM Muna Barat menunggu panggilan untuk Rapat Koordinasi Petunjuk Teknis dari Panselnas” jelas mantan Kabag Umum STPDN ini.

“Kita bersyukur dan memberi apresiasi atas disetujuinya usulan formasi PPPK oleh KemenpanRB, warga Kab.Muna Barat yang memenuhi persyaratan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melakukan pendaftaran pengadaan PPPK ini yang dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberikan kesempatan bagi warga Muna Barat untuk menjadi abdi negara dan sekaligus dapat menutupi kebutuhan tenaga teknis, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar wajib sebagai komitmen Pemda dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pengadaan PPPK akan difasilitasi Pemerintah Kab. Muna Barat yang akan dilaksanakan secara transparan dan terbuka,” ungkap Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini. (Redaksi)””

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.