KASN Apresiasi Pj Bupati Mubar Dalam Menata Birokrasi

Ketgam: PJ. Bupati Muna Barat Dr. Bahri, S.STP., M.Si saat menghadiri suatu kegiatan. Dok: Ist.

SENTRALSULTRA.ID, MUBAR -, Kendati baru seumur jagung memimpin Kabupaten Muna Barat (Mubar), namun langkah Penjabat (PJ), Bupati Mubar Dr. Bahri, S.STP., M.SI, di apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam melakukan penataan birokrasi di daerah tersebut. Apresiasi KASN yang diberikan kepada Bahri itu, tidak terlepas dari gerak cepat Bahri dalam menerjemahkan rekomendasi KASN Nomor: B-4683/KASN/12/2021 tanggal 21 Desember 2021. Bahri lalu mengeluarkan Surat Keputusan (SK), Bupati Muna Barat Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan mengembalikan dan melantik pejabat eselon II yang sebelumnya di non jobkan.

Bacaan Lainnya

Apresiasi KASN tersebut dilayangkan melalui surat yang ditandatangani Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, tertanggal 16 September 2022 lalu. Dalam surat tersebut, KASN, terang terangan mengapresiasi PJ Bupati Mubar, Dr. Bahri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah menindaklanjuti Rekomendasi KASN/12/ 2021 tanggal 21 Desember 2021, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pelaksanaan Rotasi/Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, serta Rekomendasi KASN Nomor: B- 1732/JP.01/05/2022 tanggal 12 Mei 2022, perihal Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Mubar. Selain mengapresiasi respon Pemkab Mubar, KASN juga mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikan 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama ke dalam Jabatan yang semula atau setara sesuai dengan Rekomendasi KASN.

Sementara itu, PJ. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, Senin (19/09/2022), mengatakan, penataan birokrasi dengan merit sistem yang dilakukannya, selain kewajiban menaati regulasi juga sebagai bentuk konsistensi pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Ini sebagai upaya mengkonstruksi birokrasi yang baik dan melayani,” ujarnya.

“Prinsipnya kita mengikuti merid sistem. Dalam penataan birokrasi yang saya lakukan mengikuti rekomendasi KASN yang sifatnya mengikat dan final sesuai UU nomor 5 tahun 2014, karena itu perintah maka kepala daerah harus melaksanakan itu,” ungkap Bahri lagi saat dikonfirnasi.

Dr. Bahri berharap agar semua pihak bahu-membahu menghentikan polemik dan bersama-sama membangun daerah dengan semangat kegotongroyongan sehingga Kabupaten Muna Barat semakin berkualitas dan sejahtera.

“Saya hanya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai rekomendasi KASN maka suka tidak suka mau tidak mau, saya harus lakukan. Karena itu perintah yang mengikat. Sehingga dengan demikian, polemik selama ini juga berakhir. Untuk itu, saya himbau kepada seluruh perangkat daerah untuk menjaga merit sistem, diminta tunjukan kinerjanya karena itu akan menjadi bagian dari evaluasi saya kedepan,” tutupnya. (Edi Fiat)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.