Tiga Kadis di Muna Dilapor di Kejati Terkait Kelebihan Pembayaran Proyek Rp.1,3 M

Ketgam: Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam lembaga Pusat Kajian Kebijakan Hukum (PPKH) Sultra, saat bertandan dan menyampaikan kepada Kejati Sultra terkait dugaan korupsi atau kelebihan pembayaran proyek pada Tiga Dinas yang ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dok: Ist.

Kendari, Sentralsultra.id – Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Hukum (PPKH) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan 3 (tiga) Kepala Dinas di Kabupaten Muna terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Tahun Anggaran (TA) 2021 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 3 April 2023.

“Hari ini, kami dari Pusat Kajian Kebijakan Hukum Sultra secara resmi melaporkan tiga Kepala Dinas (Kadis) di Kejati Sultra. Laporan kami tersebut ditandai dengan nomor laporan, 078/B/PKK/Sultra/04/2023 terkait dugaan Tipikor atau Kelebihan Pembayaran senilai 1,3 M pada proyek TA 2021. Tiga Kadis di Kabupaten Muna yang kami laporkan tersebut adalah, Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang (PUPR), Kadis Kesehatan, dan Kadis Perhubungan,” ungkap salah satu pengurus PPKH Sultra, Nanar Muliamin.

Bacaan Lainnya

“Jadi, atas dugaan kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan fisik TA 2021 yang diduga dilakukan oleh tiga Kepala Dinas tersebut saat itu,selaku Pengguna Anggaran (PA), kami meminta kepada Kejati Sultra untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada tiga Kepala Dinas tersebut,” ungkap Nanar menambahkan.

Lanjut Nanar menjelaskan, adapun dugaan korupsi atau kekurangan volume Dinas PUPR Kabupaten Muna tersebut diantaranya,
1. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Bente yang dikerjakan CV. SPU.
2. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Sarimulyo – Tanjung Batu yang dikerjakan oleh PT BTP.
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Komba-Komba – Barakah yang dikerjakan CV YK.
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan Lasunapa – Wabintingi yang dikerjakan CV KNT
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Kantor Perikanan, yang dikerjakan CV AGM
6. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan dan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
Perjuangan, yang dikerjakan PT BES
7. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rehabilitasi Jalan Pendidikan, yang dikerjakan PT BES
8. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kolasa, yang dikerjakan CV BR. Dan untuk Dinas Kesehatan kekurangan volume pekerjaan diantaranya, Pembangunan Puskesmas Labasa yang dikerjakan, PT HBJ senilai kurang lebih Rp.121 juta. Sementara kekurangan volume pada Dinas Perhubungan diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang) Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Pure, yang dikerjakan CV DA, itu terdapat kurang lebih Rp.12 juta.

“Jadi kekurangan volume pekerjaan dari sejumlah paket yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Muna tersebut yakni sekitar kurang lebih Rp.1,2 M. Untuk Dinas Kesehatan untuk kekurangan volume pekerjaannya senilai kurang lebih Rp.121 juta, sementara Dinas Perhubungan kekurangan volume pekerjaan senilai kurang lebih Rp.12 juta. Jati total kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tiga Kepala Dinas tersebut mencapai kurang lebih Rp.1,3 M. Dan untuk data, dan rincian kekurangan volume pekerjaan lebih jelasnya, nanti kita akan buka-bukaan saat melakukan pelaporan baik itu di Kejati Sultra maupun nantinya di KPK langsung. Saat ini dulu kita menyampaikan atau menginformasikan kepada Kejati Sulta dengan harapan segera ditindaklanjuti,” beber Nanar.

Nanar berjanji bahwa tidak akan berhenti begitu saja dalam mengawal kasus ini. Pihaknya akan berusaha mengawal kasus tersebut sampai Kejati Sultra menetapkan tersangka atas kelebihan pembayaran 1,3 M paket pekerjaan fisik tersebut.

“Kami berharap lagi, Kejati Sultra dapat menindaklanjuti informasi yang kami sampaikan tersebut. Sebab, disitu ada dugaan korupsi yang diduga keras dilakukan pimpinan tertinggi pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Muna,” tutup Nanar.

(Esar)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *